Tengkarah Fatwa Haram Mengemis

BH, 09/09/09

Bacalah di koran hari ini

Dua orang lelaki tua dan muda

Mati bersama berpelukan

Pencopet tua dan pengemis sahabat sejati

(Ebiet G. Ade)

Itulah bagian dari syair lagu yang dikumandangkan penyanyi balada Indonesia Ebiet. G. Ade berjudul ‘Pengemis dan Tukang Copet.’

Lagu itu sungguh menyentuh hati karena menggambarkan bagaimana kemiskinan telah menyebabkan dua anak manusia terpaksa menjalani profesi sebagai pengemis dan pencopet.

Si kakek tua terpaksa mencopet karena tidak mampu lagi bekerja sementara si anak terpaksa mengemis karena hidup sebatang kara (tidak punya orang tua dan sanak saudara).

Persamaan nasib menghadapi beratnya hidup telah mengantarkan mereka menjadi sahabat sejati sampai ajal menjemput mereka bersamaan.

Seandainya keadaan pengemis seperti yang digambarkan Ebiet memang benar adanya, apakah tepat jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram menjadi pengemis?

Memangnya MUI Sumenep, Madura, Jawa Timur, baru-baru ini mengeluarkan fatwa haram mengemis. Fatwa ini juga di dukung oleh MUI pusat di Jakarta dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.

Tentu sahaja, pengeluaran fatwa haram ini langsung mengundang tengkarah di Indonesia.

Bagi yang mendukung seperti Kyai Syafraji, Ketua MUI Sumenep, pengharaman mengemis adalah tepat karena beberapa alasan. Pertama, mengemis menjadikan diri pelakunya hina dihadapan orang lain. Kedua, mengemis merugikan dan mengganggu ketentraman orang lain. Ketiga, mengemis membuat orang malas bekerja.

Kyai Syafraji tentunya memberikan alasan seperti itu karena melihat realitas dilapangan ternyata ada diantara pengemis yang memang meresahkan masyarakat dan kelihatannya secara fisik mampu untuk mencari pekerjaan.
Bagi yang kontra dan tidak setuju dengan pengharaman tersebut, mereka mempertanyakan alasan yang dijadikan sebab haramnya mengemis. Apalagi tidak ada teks Al-Quran atau hadits yang jelas-jelas melarang menjadi pengemis.

Ertinya pengharaman mengemis harus melihat teks dan konteks pada masyarakat mana hal itu bisa diharamkan. Tentunya, pengharaman mengemis tidak sama dengan haramnya memakan daging babi yang sudah jelas-jelas disebutkan Al-Quran.

Jika membuat pelakunya menjadi hina dijadikan alasan, ini berarti semua pekerjaan yang bisa membuat seseorang hina harus diharamkan. Pertanyaannya hina di mata siapa? Hina di mata sesama manusia atau hina dihadapan Allah? Apakah menjadi pemulung barang-barang bekas yang dimata masyarakat seolah ‘hina’ dimata Allah juga hina?

Begitu juga alasan merugikan orang lain dan membuat pelakunya bermalas-malas perlu dikritisi. Misalkan, jika mengemis karena alasan cacat, sudah tua renta dan tidak bisa bekerja atau anak kecil yang tidak punya sanak saudara seperti disebutkan Ebiet G. Ade diatas, haruskah juga diharamkan?

Pengharaman itu tentunya merupakan niat baik dari ulama dan kyai di Sumenep, Madura untuk mendorong para pengemis agar meninggalkan profesi tersebut dan mencari alternative pekerjaan lain dan tidak bermalas-malasan.

Hanya sahaja dalam pandangan saya, melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum merata, pengeluaran fatwa itu kurang tepat..

Beberapa alasan bisa disebutkan mengapa fatwa MUI Sumenep Madura itu tidak tepat dan perlu ditinjau ulang.

Pertama, MUI perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kategori-kategori pengemis yang diharamkan. MUI tidak bisa mengeneralisir semua kegiatan mengemis haram.

Kedua, sangat disayangkan bahwa fatwa haram itu tidak dibarengi dengan memberikan alternative atau solusi dari MUI bagaimana para pengemis miskin itu mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ertinya, perut lapar tidak bisa dicarikan solusinya hanya dengan mengeluarkan fatwa haram. Sulitnya lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bisa jadi merupakan salah satu alasan mengapa mereka kaum miskin menjadi pengemis.

Ketiga, fatwa haram mengemis tanpa kategorisasi dan bersipat generalisir secara tidak langsung telah menghalangi kaum Muslimin yang ingin bersedekah dan membantu pengemis. Penangkapan beberapa orang yang ketahuan bersedekah kepada pengemis seperti diberitakan beberapa koran di Jakarta sungguh melanggar hak asasi manusia seseorang untuk bersedekah.

Bagi sebagin masyarakat, penyaluran sedekah merasa lebih utama diberikan langsung kepada orang miskin pengemis yang jelas nampak dihadapan mata daripada disalurkan lewat lembaga yang terkadang kurang terpercaya dan dikhawatirkan bantuan tersebut tidak diterima langsung oleh yang berhak.

Keempat, fatwa haram tersebut berarti telah memutus jalan rezeki bagi pengemis cacat dan miskin yang betul-betul membutuhkan.

Menurut buku-buku yang mengulas teori kemiskinan, ada beberapa kategori atau kelompok orang miskin. H.R. Rodgers (2000) dalam bukunya American Poverty in a New Era of Reform menyebut dua kategori kemiskinan yaitu ‘kultural’ dan ‘struktural.’

Salah satu ciri miskin ‘kultural’ adalah mereka yang miskin karena keterbatasan fisik dan tenaga sehingga tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kelompok pengemis dari kalangan orang-orang cacat dan orang tua jompo bisa dikategorikan kepada kelompok kemiskinan kultural ini.

Ada juga kelompok orang miskin struktural. Mereka adalah masyarakat yang miskin karena kebijakan pemerintah tidak berpihak terhadap mereka. Ertinya, mereka miskin karena terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatif yang tidak memberikan akses kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kehidupannya.

Selain dua kategori tadi, ada juga kelompok orang miskin yang pura-pura miskin karena memang mereka malas untuk bekerja. Pengemis yang badannya sehat dan tenaganya kuat masuk dalam kategori ini.

Nampaknya, fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI Sumenep ini ditujukan kepada kelompok pengemis jenis ini.

Melihat kelemahan-kelemahan fatwa diatas, akan lebih baik kalau MUI mengeluarkan fatwa sekaligus memberikan solusi alternatifnya lewat fatwa itu secara bersamaan.

Ertinya sebelum mengeluarkan fatwa haram alangkah baiknya jika para ulama dan kyai secara serius mencari dan merumuskan solusi-solusi alternative bagi pengurangan jumlah pengemis.

Dalam hal ini MUI sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah yang berwenang untuk mengkaji solusi alternatifnya sebelum fatwa dikeluarkan.

Jika mereka tidak hati-hati dan tidak memberikan jalan keluar bagi para pengemis dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain fatwanya tidak akan efektif juga berbahaya bagi kelangsungan hidup pengemis karena tidak ada lagi yang mau memberikan sedekah kepada pengemis.

Jika itu terjadi, dikhawatirkan cerita pengemis dan pencopet tua yang mati karena kelaparan seperti disebutkan Ebiet G. Ade dalam lagunya justru akan banyak terjadi dan terus berulang.

Tanpa pengkajian yang komprehensip, boleh jadi fatwa haram tersebut bukannya memberikan manfaat tetapi justru kontra produktif dan mubadzir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: