Tengkarah Pengiriman TKI Ke Luar Negara

BH, 05/08/09

Jika anda sedang berada di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta dan melihat rombongan wanita berkerudung yang sedang duduk dilantai sambil berbual dan disampingnya banyak bag-bag besar, maka bisa dipastikan mereka adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat bekerja di luar negara.

Begitu juga di Bandara Changi, para TKI yang sedang transit untuk berangkat ke Timur Tengah banyak kita jumpai dan mudah dikenali.

Dari sederhananya cara berpakaian dan penampilan seadanya, adalah sangat mudah membedakan para TKI ini dengan calon penumpang lainnya yang akan bepergian bisnis, berlibur atau sekolah ke luar negara.

Para TKI ini adalah para ”pahlawan (wira) devisa negara” yang banyak bekerja di Saudi Arabia, Malaysia, Korea atau juga Singapura.

Meskipun kebanyakan mereka berasal dari desa atau kampung-kampung di Indonesia dan bekerja di sektor non-formal (kebanyakannya menjadi pembantu rumah tangga), jasa mereka terhadap negara amatlah besar. Kira-kira 3,3 milliar dollar Amerika per tahun, devisa Indonesia disumbang oleh para TKI ini.

Tetapinya, sejak tanggal 26 Juni 2009, pemandangan melihat kerumunan para TKI di Bandara Soekarno Hatta, tidak akan dijumpai lagi. Pasalnya pemerintah Indonesia sejak tanggal itu menghentikan pengiriman TKI ke luar negera.

Alasan penghentian itu dikarenakan banyaknya kasus-kasus TKI  bermasalah di luar negeri terutama di Malaysia. Memangnya, TKI yang legal sahaja ada sekitar 1 juta orang bekerja di Malaysia ini, ditambah lagi TKI yang ilegal yang jumlahnya cukup banyak.

Gencarnya pemberitaan di media massa di Indonesia tentang kasus penyiksaan TKI di luar negeri, mengundang banyak kalangan terutama aktivis buruh migran mendesak pemerintah untuk bertindak tegas.

Kasus yang terbaru adalah dugaan disiksanya TKI bernama Siti Hajar di Malaysia. Selain mengalami penyiksaan fisik, Siti juga tidak mendapatkan gaji selama kurang lebih 34 bulan bekerja di Malaysia. Kasus penganiayaan ini sedang diproses oleh pengadilan di Malaysia.

Pertanyaannya, apakah penghentian pengiriman TKI keluar negeri itu merupakan solusi terbaik yang dilakukan pemerintah Indonesia?

Penghentian ini tentunya menjadi tengkarah di Indonesia. Ada yang setuju (pro) dan ada juga yang tidak setuju (kontra).

Bagi yang setuju, mereka berpendapat bahwa langkah pemerintah ini sudah tepat dan perlu didukung. Pemerintah dianggap menjaga martabat bangsa dengan penghentian ini. Kasus penganiayaan TKI yang berulang-ulang dianggap telah melecehken kehormatan warga Indonesia.

Kelompok ini berpendapat bahwa kasus yang terekspos oleh media ini hanya sedikit sahaja dan bagaikan fenomena ’gunung es’ iaitu kasus yang tidak muncul kepermukaan diyakini lebih besar dan banyak.

Kelompok ini mendesak pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI sampai pemerintah bisa menjamin tidak akan terulang lagi adanya TKI yang disiksa di luar negara bagaimanapun caranya.

Pendapat kedua tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menghentikan program pengiriman TKI ke luar negara. Kelompok ini berpendapat bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan yang salah dengan menghentikan pengiriman TKI tersebut.

Bagi kelompok ini, janganlah karena ’nila setitik’ rusak ’susu sebelanga’. Artinya, janganlah karena satu dua kasus penganiayaan yang menimpa TKI di generalisir sehingga membatalkan TKI lain yang jumlahnya ratusan ribu yang berharap bisa bekerja di luar negara.

Negara tidak semestinya menghentikan pengiriman TKI karena ini berarti menghilangkan kesempatan kerja di luar negeri yang merupakan alternatif untuk menghasilkan uang.

Dengan adanya pengiriman TKI, adalah peluang bagi masyarakat dengan pendidikan rendah untuk bekerja sebagai buruh, atau pembantu rumah tangga di luar negara dengan gaji yang menjanjikan.

Selama pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja  dengan gaji yang cukup di tanah air bagi para TKI, adalah tidak bijaksana kalau pemerintah menyetop pengiriman ini.

Menurut pandangan saya, mau di stop selamanya atau mau dilanjutkan, keputusannya ada di tangan pemerintah.

Hanya sahaja, pilihan pemerintah untuk memberhentikan atau meneruskan mengirim TKI harus dibarengi dengan jalan keluarnya yang ’win-win solution’ bagi TKI.

Jika memang pemerintah mau memberhentikan pengiriman TKI selamanya, maka pemerintah harus menjamin ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.

Pertanyaannya, bisakah pemerintahan Dr. Yudhoyono terutama kementrian (departemen) tenaga kerja menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para calon TKI tersebut.

Memangnya, para TKI yang bekerja non-formal di luar negara itu, adalah terpaksa sahaja sebabnya tidak mempunyai pekerjaan di Indonesia.

Bagi mereka, bekerja di Indonesia yang berarti dekat dengan keluarga dan sanak saudara tentunya akan lebih mereka pilih daripada harus bekerja di luar negara.

Mereka tentunya memilih bekerja di Indonesia meskipun gajinya kecil daripada bekerja di luar negara dengan gaji besar. Peribahasa ’lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang’ bisa menggambarkan situasi atau pilihan para TKI tersebut.

Tentunya ’hujan emas di negeri sendiri’ adalah yang sangat mereka pilih dan harapkan.

Jika pemerintah tidak bisa menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan di tanah air, maka adalah tidak bijak jika pemerintah menghentikan pengiriman TKI. Nampaknya penghentian pengiriman bukanlah solusi terbaik.

Yang perlu dikaji dan dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya agar pengiriman TKI terus dilanjutkan dan penyiksaan TKI bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Pemerintah perlu ’membuka mata lebar-lebar’ bahwa meskipun ada beberapa kasus penyiksaan, ternyata minat masyarakat untuk bekerja di luar negara masih sangat tinggi.

Bagi para calon TKI mereka percaya bahwa nasiblah yang akan membawa mereka mendapatkan majikan yang baik atau jahat. Mereka yakin dimanapun mereka bekerja kalau nasibnya baik maka keberuntungan akan memihak mereka.

Ini tentunya disebabkan karena motif TKI yang ingin bekerja di luar negara adalah untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Kebanyakan mereka berasal dari daerah-daerah pedesaan atau kampung-kampung di Jawa.

Tentunya minat itu akan bertambah tinggi kalau pemerintah bisa menjamin keselamatan warganya yang menjadi TKI.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi musibah atau penganiayaan TKI di luar negara. Tentu sahaja ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, TKI, agen-agen TKI dan juga media massa.

Pertama, pemerintah harus mengirimkan TKI yang benar-benar dibekali dengan skill dan pengetahuan yang cukup tentang tanggung jawab dan tugas mereka ketika bekerja di luar negara.

TKI yang jelek skill-nya akan menimbulkan konflik antara majikan dan TKI yang bersangkutan karena majikan tidak puas dengan hasil kerjanya.

Kedua, pemerintah harus mengirimkan TKI yang betul-betul telah berusia dewasa dan mampu berbahasa inggris.

Agen-agen nakal yang mengirimkan TKI yang masih anak-anak tapi dipalsukan usianya harus ditegur dan ditindak. TKI yang belum dewasa dan tidak bisa berbahasa inggris bisa menyebabkan adanya misunderstanding  dan konflik antara majikan dan TKI dimana dia bekerja.

Ketiga, pemerintah terutama departemen tenaga kerja harus bisa mengusahakan MoU (kesepakatan) dengan pihak negara tujuan, yang memihak kepada para TKI di luar negeri. Contohnya, pemerintah harus bisa meloloskan peraturan bahwa TKI berhak menyimpan passport-nya sendiri sehingga  ketika ada masalah bisa lapor ke pihak polis dan bisa pergi meninggalkan majikannya.

Selama ini, passport TKI di luar negeri dipegang dan disimpan oleh majikan di tempat mereka bekerja. Sehingga jika terjadi penganiayaan, TKI tersebut tidak bisa kabur karena tanpa dokumen.

Keempat, media massa di Indonesia juga harus adil, jangan hanya memberitakan kesedihan yang menimpa TKI di luar negeri, tetapi juga harus memberitakan TKI-TKI yang berhasil yang tentunya lebih banyak.

Dengan strategi dan usaha semua pihak yang maksimal, saya yakin keselamatan TKI di luar negeri bisa dijamin dan dilindungi. Jika hal itu bisa dilakukan maka penghentian pengiriman TKI ke  luar negeri tidak perlu dilakukan. Bukankah penghentian itu juga berarti pengurangan peluang kerja bagi masyarakat dan pengurangan bagi devisa negara?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: