Sampah pun Jadi Isu Politik

BH, 03/06/09

Ketika mendengar kata “Sampah” hal pertama yang terbayang dalam pikiran kita adalah sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Sampah juga identik dengan sesuatu yang bau, kotor, menjijikan dan sumber penyakit dan karenanya harus dijauhi.

Tanpa pengelolaan yang benar dan baik, sampah memang bisa menjadi sumber masalah. Banjir, kotor dan kerusakan lingkungan adalah masalah utama yang disebabkan oleh sampah.

Dalam pengelolaan sampah, di kota-kota besar di Indonesia  dikenal dengan sebuah tempat yang disebut Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah. Salah satu TPA terbesar tempat penampungan sampah dari seluruh Jakarta adalah TPA Bantar Gebang, Bekasi.

Di TPA ini kira-kira ada 6000 ton sampah setiap hari yang ditampung dari Jakarta. Mulai dari sampah organik sampai non-organik. Tak heran kalau tempat di Bantar Gebang ini identik dengan daerah yang kumuh dan berbau.

Meskipun pada umumnya masyarakat memandang sampah sebagai sesuatu yang harus di buang, bagi sebagian kalangan sampah bisa menghasilkan uang.

Dalam kasus TPA Bantargebang, ribuan pemulung (pengumpul sampah) menjadikan tempat ini sebagai sumber penghasilan. Ada sekitar 5.000 pemulung di tempat ini yang setiap hari mencari rezeki demi sesuap nasi.

Artinya, TPA Bantar Gebang sangat identik dengan kemiskinan dan merupakan potret rakyat kecil mencari sumber penghidupan.

Jika tiap hari ritme kehidupan ‘wong cilik’ di Bantar Gebang selalu sama yaitu dipenuhi dengan sampah, kotoran, bau menyengat dan hilir mudiknya pemulung baik itu anak-anak maupun orang tua, ada yang berbeda pada Ahad lepas tepatnya pada 24 Mei 2009.

Hari itu sekitar 50 ribu orang hadir di tempat ini. Tidak hanya para pemulung dan ‘wong cilik’ di seputar Bekasi yang datang, tetapi juga pejabat dan elit politik dari Jakarta berkunjung ke tempat ini.

Ternyata salah satu pasangan calon presiden mempunyai hajatan politik di tempat ini untuk secara resmi mendeklarasikan pencalonannya. Pasangan itu adalah calon presiden Megawati Soekarno Putri dan calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Untuk acara deklarasi politik ini, koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Megawati) dan Partai Gerindra (Prabowo) menyulap (mengganti) tumpukan sampah dengan atribut partai. Ribuan bendera merah putih dan symbol partai pendukung menghiasi tempat itu menjadi elok.

Bendera partai PDIP dan Gerindra serta baliho bertuliskan Mega Pro-Rakyat, menghiasi bukit-bukit sampah yang mengelilingi panggung deklarasi.

Mengapa Megawati-Prabowo memilih tempat ini sebagai tempat deklarasi resmi untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden?

Menurut ketua panitia deklarasi, seperti dikutip beberapa media di Indonesia: “Tempat ini dipilih sebagai bentuk realitas yang sesungguhnya dari wong cilik, di mana mereka masih merasakan kemiskinan’.

Rupanya Mega-Prabowo ingin mengidentikan pasangan ini sebagai calon yang pro-rakyat kecil dan siap mengangkat rakyat miskin menjadi makmur sejahtera jika nanti memerintah.

Memangnya, ‘politik symbol’ masih dianggap oleh para pemerhati politik dan juga rakyat kebanyakan sebagai sesuatu yang perlu, apalagi bagi konteks politik Indonesia menjelang pilihan presiden.

Pencitraan dan image memihak rakyat kecil rupanya sedang dibangun oleh pasangan ini untuk menarik para pengundi agar memilihnya pada pilihan presiden 8 Juli nanti.

Untuk tujuan pencitraan itu, para elit politik PDIP-Gerindra termasuk Megawati dan Prabowo rela berpanas-panas dengan bau busuk menyengat di TPA Bantar Gebang dan berbaur bersama ribuan pemulung, petani, buruh dan rakyat kecil lainnya.

Dalam pidato politiknya yang bertema Dari Bantar Gebang Kami Belajar, Dari Bantar Gebang Kami Akan Membangun Kembali Indonesia, Megawati menegaskan kembali kesiapan dirinya menjadi presiden Indonesia untuk membela rakyat kecil.

Artinya, Megawati seolah siap mengangkat rakyat kecil sebagai tujuan utama pembangunan Indonesia jika terpilih nanti. Hasil pembangunan harus dirasakan oleh rakyat miskin seperti para pemulung di Bantar Gebang itu.

Strategi politik pencitraan pro-rakyat ini nampaknya juga merupakan kritik pasangan Megawati-Prabowo terhadap deklarasi pasangan Yudhoyono-Boediono yang terlihat megah dan elitis yang dilaksanakan di Gedung Sabuga, Bandung pada 15 Mei lalu.

Memangnya, deklarasi SBY-Boediono di dalam gedung mewah dan hanya dihadiri oleh undangan tertentu berbeda kontras dengan deklarasi pasangan Megawati-Prabowo di Tempat Pembuangan Akhir sampah.

Pertanyaannya siapa yang diuntungkan dan sejauhmana efektifitas deklarasi di TPA tersebut?

Tentunya keuntungan yang signifikan banyak didapat oleh pasangan Mega-Prabowo. Sukses pendeklarasian tersebut sedikit banyak telah menaikkan image mereka sebagai pasangan yang betul-betul pro-rakyat kecil.

Kesediaan pejabat Jakarta datang ke tempat sampah tentunya menjadi pemandangan menarik bagi rakyat kecil dan sedikit banyak akan mengundang simpati rakyat untuk memilihnya.

Sementara bagi para pemulung di Bantar Gebang, pro dan kontra pendeklarasian ini begitu terasa.

Di satu sisi banyak para pemulung yang merasa senang bisa bertemu dengan tokoh politik idola mereka Megawati dan Prabowo. Para pemulung juga merasa terhibur dengan adanya panggung hiburan dan makanan gratis yang disediakan panitia.

Tetapi disisi lain banyak juga para pemulung yang merasa kecewa karena kegiatan mereka bekerja mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual menjadi terganggu. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jika memang pasangan itu pro-pemulung alangkah baiknya kalau biaya penyelenggaraan deklarasi yang berjumlah lebih dari 500 juta rupiah dibagikan saja kepada pemulung.

Meskipun masih ada tengkarah, pendeklarasian itu sudah terjadi. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana pasangan Mega-Prabowo benar-benar akan mengusung ekonomi pro rakyat (ekonomi kerakyatan) ketika nanti terpilih menjadi presiden.

Janganlah deklarasi itu hanya menjadikan ‘sampah’ sebagai komoditas politik untuk mendongkrak popularitas dan tingkat elektabilitas pasangan ini. Janganlah pendeklarasian itu hanya sebagai janji-janji politik untuk membohongi rakyat.

Mudah-mudahan pasangan ini benar-benar bisa menjadikan masyarakat wong cilik yang sering diidentikan dengan masyarakat bawah  menjadi penting dalam politik dan bukan hanya sebagai ‘sampah’ yang tidak berguna.
Janganlah pendeklarasian di tempat sampah ini justeru menjadi karma dan kutukan bagi para elit politik kalau mengingkari janji mereka.

Janganlah justeru ‘sampah’ nantinya menjadi identik dengan orang-orang politik yang membusuk, kotor, menjijikan dan perlu di buang (sampah politik).

Memangnya, jika para pejabat dan elit politik terutama para wakil rakyat anggota parlemen tidak memihak dan tidak memperjuangkan rakyat mereka bisa disebut sebagai ‘sampah politik’.

Jika anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan elit partai politik menghianati rakyat dengan berbuat rasuah, hanya memperkaya diri dan tidak membela kepentingan ‘wong cilik’ maka mereka bisa dikategorikan sebagai ‘sampah’ gedung parlemen yang harus disingkirkan.

One Response to Sampah pun Jadi Isu Politik

  1. junaedi says:

    saya setuju dengan pendapat bapak….

    yang jadi masalah sekarang adalah masih banyak sampah dewan yang ada di gedung parlemen.

    saya mohon jika ada isu baru tentang politik indonesia, unruk segera di kirim ke email saya…

    sebelumnya saya ucapkan terimakasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: