Golput Pada Pemilu 2009

BH, 05/11/08


Akhir-akhir ini situasi politik di Indonesia semakin ‘panas’ menjelang pilihan raya 2009 terutama setelah disyahkannya Undang-undang Pemilihan Presiden.

Undang-undang tersebut mensyaratakan seorang calon presiden minimal harus didukung oleh 20 peratus kursi di DPR atau 25 peratus suara pemilih nasional.

Karenanya, masing-masing calon presiden dan partai politik terus berkampanye dengan intensif baik itu lewat TV, media cetak maupun turun langsung mengunjungi konstituen di kalangan akar rumput untuk menarik dukungan massa.

Kampanye untuk menarik simpati para pemilih ini sangat penting karena adanya kekhawatiran meningkatnya suara ‘Golongan Putih’ (Golput) atau golongan yang tidak memberikan suara pada pilihan raya.

Bahkan mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperkirakan golongan yang tidak memilih ini bisa mencapai 70 peratus pada pemilu 2009. Dan kalau itu benar terjadi, maka presiden yang terpilih bisa dikatakan tidak ‘legitimate’.

Pertanyaannya, ’makhluk’ seperti apakah Golput itu? Mengapa seseorang atau sekelompok orang memilih untuk Golput? Apa pengaruhnya Golput bagi pilihan Raya Indonesia?

Golput atau Golongan Putih pertama kali terdengar di Indonesia pada era presiden Soeharto tepatnya pada pilihan raya tahun 1971.

Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Prof. Arief Budiman yang kala itu sangat anti terhadap Soeharto. Arief yang karena kritik-kritik pedasnya terhadap pemerintah Orde Baru terpaksa harus meninggalkan Indonesia dan menetap di Australia untuk mengajar di University of Melbourne sampai sekarang.

Golongan Putih ini pertama muncul karena mereka tidak mau memilih dan tidak percaya pada ketiga partai politik zaman Soeharto yaitu Golkar (dengan simbol warna kuning), Partai Demokrasi Indonesia (merah) dan Partai Persatuan pembangunan (Hijau).

Artinya golongan putih itu menyimbolkan warna yang netral, tidak percaya, tidak mau memilih salah satu partai politik diatas dan bentuk protes atas dibatasinya partai politik hanya tiga saja yang bisa ikut pilihan raya, yang ujung-ujungnya dimenangkan Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto.

Fenomena yang terjadi pada zaman Soeharto ini kelihatannya muncul lagi menjelang Pilihan Raya 2009.

Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka Golput pada pemilihan gubernur di beberapa provinsi di Indonesia.

Sebagai contoh pada pemilihan gubernur Jawa Timur, angka golput mencapai 39,2 peratus, Jawa Tengah 41,54 peratus, dan Sumatera Utara 40,01 peratus.

Mengapa di zaman reformasi ini angka Golput seolah-olah semakin meningkat? Bukankah di era pasca-Soeharto partai politik tidak dibatasai hanya tiga?

Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan mengapa seseorang atau sekelompok orang memilih Golput pada masa sekarang.

Alasan yang paling utama adalah kurangnya kepercayaan rakyat terhadap proses pilihan kepala daerah dan juga ketidakpercayaan rakyat kepada calon yang harus dipilih.

Rakyat beranggapan bahwa pergantian gubernur tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Mereka beranggapan bahwa memilih atau tidak memilih adalah sama sahaja karena yang menikmatinya hanya para elit politik.

Rakyat pesimis bahwa setelah hari pemilihan gubernur kehidupan mereka tetap tidak ada perubahan.

Terlebih lagi rakyat memandang bahwa citra elit partai politik yang biasanya dicalonkan menjadi pemimpin semakin buruk dengan banyaknya tokoh politik terlibat rasuah.


Selain performance para calon pemimpin, Golput meningkat bisa jadi karena kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga rakyat tidak tahu dan kurang perhatian terhadap pilihan gubernur atau bupati.

Banyaknya partai politik dengan program dan misi partai yang hampir sama juga berpengaruh bagi rakyat untuk lebih baik bersikap golput. Mereka beranggapan bahwa semua partai sama saja tidak membela kepentingan rakyat.


Kepercayaan kepada partai politik yang terus menurun dengan banyaknya partai politik yang terlibat konflik internal. Hal ini juga mempengaruhi terhadap meningkatnya angka golput.

Dengan kemungkinan tingginya golput pada pilihan raya 2009 di Indonesia, apa yang mesti dilakukan oleh partai politik dan KPU?


KPU harus bekerja keras untuk terus mensosialisasikan perlunya rakyat hadir untuk memberikan suaranya.


KPU juga harus bisa menjamin bahwa pilihan umum ini akan berjalan dengan jujur dan adil. Sebab salah satu faktor yang membuat rakyat pesimis akan pemilu adalah seringnya terjadi kecurangan yang dilakukan KPU untuk mendukung salah satu partai atau calon tertentu.

KPU perlu mengkampanyekan perlunya rakyat memilih demi penguatan demokrasi di Indonesia dan menjelaskan bahwa pemimpin yang dipilih rakyat akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di masa datang.

Begitu juga partai politik harus bisa meyakinkan konstituennya bahwa dengan memilih berarti mereka mendukung program partai yang membela kepentingan rakyat.


Pada tataran praktis, partai politik harus mendorong, minimal para penyokongnya, untuk rela mendaftarkan diri menjadi pemilih kalau memang belum terdaftar.

Begitu juga organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) perlu ikut aktif dalam mengkampanyekan perlunya hadir pada pilihan raya.

Fenomena Golput ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan di negara-negara maju seperti Amerika.

Tak heran kalau sebuah NGO di Amerika yang dipimpin oleh Norman Lear terus mengkampanyekan Declare Yourself untuk melawan kelompok Golput.

NGO ini menargetkan mengajak lebih dari 2 juta anak muda untuk mau memberikan hak pilihnya pada pemilu presiden Amerika tahun ini dan tidak memilih Golput.

Mudah-mudahan prediksi Gus Dur bahwa angka golput pada pemilu Indonesia bisa mencapai 70 peratus tidak terjadi.

Sebab kalau hal ini terjadi, konsolidasi demokrasi di Indonesia akan gagal karena kurangnya partisifasi rakyat.

Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya legitimasi rakyat atas presiden yang terpilih yang akhirnya akan membuat pemerintahan yang berkuasa tidak dipandang syah oleh rakyat.

Jika pemerintahan dipandang tidak ’legitimate’ tentunya pemerintahan tidak akan efektif menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhirnya kekacauan politik saling menyalahkan diantara para pendukung partai politik tidak bisa dihindarkan.

Karenanya adalah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen baik itu partai politik, KPU dan juga masyarakat secara umum untuk mensukseskan pemilu tahun hadapan dan menekan angka golput untuk tidak melebihi 50 peratus.

Jika seluruh elemen masyarakat berjuang mensosialisasikan pentingnya pilihan raya bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik, saya kira fenomena meningkatnya angka golput pada pilihan gubernur, tidak akan terjadi pada pilihan raya persiden tahun 2009. Semoga.

One Response to Golput Pada Pemilu 2009

  1. golput mania says:

    gimana ga golput, la wong semua partai emang ga ada yang bisa dipercaya. dari sejak masa 1998 kite2 pan udah ngerasain dikibulin terus. gue si mikirnya simple, daripada cape’2 ke tps, udah gitu dikibulin, mending tidur, asikk. tadinya si gue simpati ama salah satu partai islam, tapi belakangan gue juga ragu, palagi itu partai kayanya menggunakan cara2 ga etis ketika campaign, misalnya menjelekkan lawan politik dalam iklan2nya, menggunakan tokoh2 yang ga pantes dicontoh.gue mikir kalo kampanye aja udah ga ‘lurus’ gimana nantinya. gue sih udah golput sejak pilpres kemarin.and i m happy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: