Korupsi Wakil Rakyat

BH, 09/07/08

Wakil Rakyat Seharusnya Merakyat, Jangan Tidur Waktu Sidang Soal Rakyat

Wakil Rakyat Bukan Paduan Suara, Hanya Tahu Nyanyian Lagu Setuju

(Iwan Fals)

Itulah sebagian bait lagu yang dinyanyikan penyanyi Balada terkenal Indonesia, Iwan Fals, ketika menyindir kelakuan para anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di masa Orde Baru Soeharto.

Pada zaman Soeharto, anggota DPR sering dipersepsikan sebagai bukan wakil rakyat, karena mereka lebih pro-pemerintah dan kurang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tak heran kalau Iwan Fals menyindirnya bagaikan anggota Paduan Suara yang selalu patuh kepada intruksi conductor. Suaranya selalu sama dan selalu setuju, tak ada kata menentang, tak ada kata tidak setuju dari anggota DPR.

Persepsi wakil rakyat sebagai anggota yang hanya bisa mengangguk setuju di zaman Orde Baru, mulai hilang ketik zaman reformasi datang. Anggota dewan hasil pemilihan umum 1999 dan 2004 dipandang sebagai anggota yang lebih kritis, lebih berani dan mau menyuarakan kepentingan rakyat dibandingkan anggota DPR periode-periode sebelumnya.

Sayang ditengah harapan rakyat akan menguatnya fungsi DPR mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat kecil, wajah buram wakil rakyat terutama periode 2004-2009 sedikit-demi sedikit menunjukkan wajah aslinya yaitu tergoda oleh uang untuk korupsi.

Tiga kasus korupsi politik wakil rakyat beberapa bulan terakhir ini muncul kepermukaan. Berturut-turutnya anggota DPR tertangkap basah melakukan suap oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melahirkan ungkapan, ”Tiada Bulan Tanpa Korupsi di DPR”.

Memang tiga bulan berturut-turut di tahun 2008 ini kasus korupsi di parlemen bisa diungkap.Coba lihat fakta dibawah ini.

Kasus pertama anggota dewan yang tertangkap oleh KPK adalah Al-Amin Nur Nasution pada tanggal 9 April 2008.

Al-Amin adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dia tertangkap tangan oleh KPK di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, yang diduga sedang menerima suap dari Sekertaris daerah Bintan, Azirwan, untuk memperlancar pembahasan alih fungsi kawasan hutan lindung di Bintan yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dari tangan Al Amin, KPK berhasil menyita uang sebesar Rp 71 juta dan 33.000 dolar Singapura.

Sebulan setelah itu tepatnya pada tanggal 2 Mei 2008, KPK kembali menangkap anggota Komisi IV DPR Sarjan Tahir dari Fraksi Partai Demokrat terkait kasus alih fungsi hutan mangrove di Tanjung Api-api, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dan yang terbaru adalah tertangkapnya anggota DPR dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Bulyan Royan pada tanggal 30 Juni 2008.

Tim KPK menduga uang suap diterima Royan terkait dengan pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Dari tersangka KPK mendapatkan barang bukti berupa uang USD 60 ribu dan EUR 10 ribu.

Terungkapnya kasus korupsi anggota DPR ini seolah-olah membenarkan hasil temuan survey yang dilakukan oleh lembaga Transparency International Indonesia (TII). Hasil survey ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai DPR sebagai salah satu lembaga terkorup. Selain DPR, hasil survei yang dilakukan TII sejak tahun 2005 juga menunjukkan, lembaga yang dipersepsikan masyarakat sebagai terkorup adalah peradilan, partai politik, dan kepolisian.

Dari terungkapnya kasus korupsi anggota DPR tersebut ada beberapa catatan menarik yang bisa dijelaskan.

Pertama, adalah sangat ironis bahwa dua diantara anggota DPR tersebut berasal dari partai politik yang identik dengan partai Islam. Al-Amin berasal dari Partai Persatuan Pembangunan yang sejak zaman Orde Baru dianggap mewakili politik umat Islam. Lebih ironis lagi, nama al-Amin yang diambil dari bahasa Arab justru berarti ’jujur’.

Sementara Bulyan Royan juga berasal dari partai politik berbasis massa Islam Partai Bintang Reformasi. Meskipun berasal dari partai yang mencantumkan kata ’reformasi’ ternyata anggota dewan ini telah melanggar makna reformasi itu sendiri.

Kalau anggota dewan dari partai politik berbasis Islam saja sudah tergoda dengan korupsi, jangan salahkan masyarakat jika ada ungkapan bagaimana dengan anggota DPR lainnya?

Memang hal ini tidak bisa digeneralisir, tapi kasus-kasus diatas sudah dianggap cukup oleh masyarakat untuk berpikir negatif tentang sepak terjang anggota dewan. Mudah-mudahan kasus ini bukanlah sebuah phenomena ’gunung es’ yang berarti masih banyak kasus korupsi di DPR yang tidak terungkap kepermukaan.

Kedua, adalah menarik bahwa kasus korupsi ini terjadi ditahun 2008 yang bisa dikategorikan sebagai masa hampir berakhirnya jabatan anggota DPR periode 2008-2009. Artinya menjelang pemilu 2009 anggota DPR yang ingin mencalonkan diri lagi memang perlu banyak uang untuk kepentingan mengkampanyekan partai politik dan dirinya agar terpilih lagi. Bagi yang tidak ingin mencalonkan lagi, hal ini seolah-olah membenarkan asumsi masyarakat bahwa mereka mengejar target dan ’aji mumpung’ mengumpulkan uang sebelum berhenti.

Ketiga, terungkapnya kasus korupsi anggota dewan juga menunjukkan bahwa ternyata gerakan dan program reformasi untuk membersihkan badan legislatif dan eksekutif dari ’kotornya’ praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) belum sepenuhnya berhasil.

Keempat, adalah ironis bahwa ternyata anggota DPR tidak mengambil pelajaran dari kasus pertama yang menimpa Al-Amin. Seharusnya kejadian yang menimpa Al-Amin yang mencoreng nama baik lembaga DPR dijadikan pelajaran untuk tidak mengulang lagi. Nampaknya Badan Kehormatan DPR perlu memberikan sanksi yang tegas supaya kasus ini tidak terualang dan anggota DPR lainnya bisa mengambil ’ibrah’ (pelajaran).

Karena itu yang terpenting sekarang adalah bahwa rakyat Indonesia menjelang pemilihan umum 2009 harus pandai-pandai memilih dan memilah wakil-wakil rakyat yang kredible, jujur dan amanah.

Rakyat harus pandai memilih wakilnya dengan tidak hanya melihat latar belakang partai dari seseorang tetapi juga track record dari para calon anggota DPR perlu diperhatikan. Ternyata latar belakang partai berbasis Islam tidak menjadi jaminan seorang anggota DPR untuk tidak berbuat korupsi.

Masing-masing anggota masyarakat di daerah harus jeli melihat track record sang calon paling tidak sepak terjang sang calon di daerah pemilihan masing-masing.

Bagi partai politik, seleksi anggota partai yang akan diusung menjadi calon anggota DPR juga harus benar-benar diperhatikan. Partai tidak boleh hanya melihat dari besaran ’sedekah’ materi atau sumbangan uang yang diberikan oleh anggotanya kepada partai politik sebagai salah satu pertimbangan dijadikan calon anggota DPR.

Jika masyarakat gagal memperhatikan dan mengamati sepak terjang sang calon, dan partai politik juga kurang selektif dalam memilih calon-calonnya, maka jangan berharap korupsi anggota DPR tidak terulang dikemudian hari.

Akhirnya, sungguh ironis di zaman reformasi ini, jika dulu Iwan Fals mengkritik anggota DPR di zaman Soeharto karena selalu setuju dengan kebijakan pemerintah dan terkadang tidak peduli dengan acara sidang-sidang penting di DPR, lewat kritiknya ’Jangan Tidur Waktu Sidang Soal Rakyat’, maka nampaknya sang penyanyi balada itu perlu menambahkan dalam syair lagunya: ”Wakil Rakyat, Jangan Korupsi Ditengah Penderitaan Rakyat”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: