Suara Perempuan pada Pemilu 2009


BH, 11/06/08

Menjelang pemilihan umum tahun 2009, partai-partai politik di Indonesia mulai bersiap-siap untuk menarik dan mencari simpati dukungan rakyat.

Salah satu kelompok yang mulai diincar oleh partai politik di Indonesia adalah kelompok perempuan. Maklum berdasarkan sensus penduduk terkini, jumlah kaum perempuan di Indonesia lebih banyak dari kaum laki-laki. 51 peratus penduduk Indonesia adalah kaum perempuan.

Apalagi berdasarkan undang-undang partai politik Nomor 2 tahun 2008, partai politik di Indonesia diwajibkan memberikan 30 peratus pengurus partai dan calon anggota legislatifnya kepada perempuan.

Artinya setiap tiga nama yang didaftarkan menjadi calon anggota parlemen oleh partai politik harus menyertakan satu nama perempuan

Pertanyaannya, mungkinkah kuota 30 peratus itu bisa dipenuhi? Jawabannya tergantung kepada dua faktor yaitu perempuan itu sendiri dan partai politik.

Bukan rahasia lagi bahwa partisipasi perempuan dalam berpolitik masih rendah meskipun kesempatan sudah diberikan. Sebagai contoh, hanya ada 11,4 peratus atau 63 perempuan sahaja yang menjadi anggota parlemen (DPR) periode 2004-2009.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, ”meskipun undang-undang sudah menjamin kesetaraan hak politik perempuan tapi pada implementasinya masih sulit dan perempuan sendiri masih ragu untuk terjun ke dunia politik”.

Karena itu, perempuan Indonesia ditantang untuk meningkatkan kualitas dirinya terus aktif berpolitik supaya bisa memenuhi kuota 30 peratus yang sudah dijamin oleh undang-undang.

Politisi perempuan dianjurkan untuk aktif bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan aktivis perempuan lainnya agar bersama-sama secara kolektif memperjuangkan hak politiknya.

Faktor lainnya supaya perempuan bisa memenuhi kuota 30 peratus di parlemen adalah dukungan dari partai politik yang ada.

Partai politik diharapkan jujur dan mau mencalonkan kader perempuannya minimal 30 peratus untuk menjadi anggota parlemen.

Partai politik harus berkomitmen tinggi dalam melakukan perekrutan yang baik sehingga menempatkan jumlah calon anggota parlemen perempuan yang cukup signifikan.

Nampaknya beberapa partai politik di Indonesia sudah mulai mempersiapkan hal itu. Partai Golkar sudah sejak lama memiliki Kesatuan Perempuan Partai Golkar yang berfungsi memperjuangkan kepentingan politik perempuan dan juga bertugas mempengaruhi suara perempuan agar memilih partai Golkar.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah mempersiapkan sayap perempuan di partainya dengan nama majlis Mar’atus Sholihah. Menurut Wakil Sekertaris Jendral PPP Ngudi Astuti, lembaga ini akan dijadikan sumber rekruitment politik bagi PPP dan juga akan menjadi sarana pendidikan politik bagi kader perempuan.

Begitu juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah membentuk Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa sebagai organisasi pembina kader perempuan PKB.

Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa Badriya Fayuni, mengatakan PKB sudah memberikan keberpihakan yang cukup luas bagi perempuan untuk aktif di politik.

Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lewat Ketua Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat, Puan Maharani mengatakan bahwa partainya menargetkan 336 calon anggota parlemen perempuan pada pemilihan tahun 2009.

Hanya saja dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, walaupun partai politik sudah menetapkan 30 peratus calon parlemen berasal dari perempuan, namun karena setiap pemilih bebas memilih secara individu, kecenderungan masyarakat Indonesia memilih laki-laki masih lebih besar.

Dalam sejarah pemilihan umum, masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Budaya patriarki nampaknya masih melekat pada masyarakat Indonesia.

Hal ini bisa dibuktikan dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilihan pertama tahun 1955. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955 hanya ada 3,8 peratus perempuan di parlemen Indonesia dan tahun 1960-an ada 6,3 peratus.

Angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 yaitu 13 peratus. Tetapi turun lagi menjadi 12,5 peratus tahun 1992-1997, 10,8 peratus menjelang Soeharto jatuh, dan hanya 9 peratus pada periode 1999-2004.

Karenanya, adalah tugas bagi perempuan itu sendiri dan juga partai politik untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berpolitik.

Partai politik terutama diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terjun dalam bidang politik dan meningkatkan kualitas perempuan-perempuan yang ada di partai politik.

Partai politik jangan hanya menjadikan perempuan sebagai objek propaganda politik sahaja tetapi juga diharapkan mampu memberikan pendidikan politik dan menjadikan perempuan sebagai ’subjek’ untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik.

One Response to Suara Perempuan pada Pemilu 2009

  1. ratna ariani says:

    Setuju sekali untuk memberi kesempatan pada perempuan dan mengajak sebanyak mungkin perempuan peduli akan hak dan kewajibannya. Memilih adalah hak, sehingga menjatuhkan pilihan perlu disertai pendampingan akan rasio yang matang. Bukan perempuan pilih laki-laki yang artis dan yang ganteng, tapi perempuan juga perlu diajarkan kenapa harus juga memilih perempuan yang berkualitas. Pada akhirnya di ranah politik yang dihindari banyak perempuan justru mengatur segala nafas hidup perempuan seperti aturan di bidang pendidikan, kesehatan bahkan urusan tata niaga pangan dan usaha… kalau perempuan gak peduli, akhirnya dapurnya juga yang kena kan? Lam kenal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: