Kontroversi Pilkada Langsung

BH, 09/04/08

Bulan-bulan ini di pulau Jawa sedang semarak diadakannya pesta demokrasi lokal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Tiga provinsi di Jawa sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan gubernur mulai dari pendaftaran calon, kampanye calon dan puncaknya adalah pemilihan gubernur secara langsung yaitu di Jawa Barat pada tanggal 13 April 2008, Jawa Tengah 22 Juni 2008 dan Jawa Timur 23 Juli 2008.

Pesta demokrasi di tingkat provinsi ini merupakan hasil dari perjuangan reformasi mahasiswa yang dimulai pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya regime Orde Baru Soeharto.

Setelah Soeharto jatuh, salah satu desakan reformasi politik di Indonesia selanjutnya adalah agar presiden, gubernur dan juga bupati di pilih secara langsung oleh rakyat dan bukan oleh anggota parlemen.

Karenanya pada tahun 2003 lahirlah Undang-undang No. 23 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Undang-undang ini telah dijalankan dengan terpilihnya Yudhoyono-Jusuf Kalla secara langsung sebagai presiden dan Wakil presiden Indonesia pada pemilihan umum tahun 2004.

Sedangkan untuk pemilihan langsung kepala daerah lahir Undang-undang No. 3 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 yang mengatur tentang perlunya diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, sudah lebih dari 150 kabupaten dan kota dan juga lebih dari 10 provinsi di Indonesia telah melakukan pemilihan langsung untuk memilih gubernur, walikota dan bupati.

Namun setelah berlaku selama hampir empat tahun, efektifitas Pilkada langsung sekarang ini banyak dipertanyakan. Benarkah Pilkada yang dituntut oleh gelombang reformasi untuk mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang kredible, lebih merakyat, dan sesuai aspirasi masyarakat di daerah itu terwujud?

Pada awal pemberlakuannya, Pilkada langsung di daerah-daerah di Indonesia dimaksudkan untuk:

Pertama, mendapatkan pemimpin di daerah yang mempunyai akuntabilitas publik di tingkat lokal karena dengan pilkada langsung lembaga partai politik di tingkat nasional tidak lagi bisa menunjuk atau mengirimkan calonnya ke daerah.

Kedua, agar calon-calon pemimpin di daerah tidak hanya dipilih oleh sebagian elit partai politik tetapi oleh rakyat di daerah secara langsung. Kalau sebelumnya pemimpin di daerah hanya dipilih oleh segelintir elit politik lewat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dengan Pilkada langsung diharapkan partisipasi masyarakat di grass root level semakin bertambah dalam menentukan pejabat public.

Ketiga, pilkada dimaksudakan untuk mengembangkan kepemimpinan dari bawah atau bottom up. Pilkada diharapkan bisa mengembalikan hak rakyat untuk menentukan langsung pemimpinnya

Keempat, dengan pilkada diharapkan rakyat lebih banyak berpartisifasi dalam urusan politik di tingkat local sehingga proses demokratisasi semakin tumbuh di masyarakat. Dengan Pilkada secara tidak langsung rakyat dididik untuk berpolitik yang lebih bertanggung jawab. Stabilitas politik di daerah diharapkan tercapai dan politik uang bisa dihilangkan.

Tetapi, setelah berjalannya Pilkada langsung hampir empat tahun, benarkah tujuan ideal tersebut tercapai?

Pada prakteknya, ternyata pencalonan dalam pilkada tetap saja ditentukan oleh pengurus pusat partai politik. Kita bisa lihat kasus terkini seperti rencana pemilihan gubernur di pulau Jawa. Para elit partai politik di Jakarta baik itu PDIP, Golkar, PPP, PKS dan yang lainnya justru yang menjadi penentu siapa yang akan diusung partainya menjadi guebernur di daerah, bukan para elit partai ditingkat local.

Karena penjaringan calon gubernur tetap dilakukan oleh segelintir elit politik di pusat, ternyata Pilkada tidak menjamin penguatan demokratisasi local.

Bahkan demokrasi di tingkat lokal pun akhirnya harus tunduk kepada pemilik modal di pusat, dan partisipasi publik ditingkat lokal yang diharapkan tetap tidak terwujud.

Selain itu sejumlah masalah muncul dengan diadakannya Pilkada langsung.

Banyak Pilkada berakhir dengan tindak kekerasan diantara para pendukung. Rupanya rakyat ditingkat local belum siap dan belum dewasa menerima jika calonnya kalah. Diantara Pilkada yang menimbulkan kerusuhan adalah Pemilihan Gubernur Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan banyak lagi kemelut setelah pemilihan bupati dibeberapa kabupaten seperti di Sikka Flores, di Medan, di Surabaya, di Gowa, di Bengkulu dan kabupaten kota lainnya.

Karenanya tak heran kalau organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdhatul Ulama lewat Ketua Umumnya KH. Hasyim Muzadi berpendapat bahwa Pilkada langsung harus dihapuskan dan pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti sebelumnya yaitu gubernur dan bupati dipilih oleh anggota DPRD (parlemen di daerah), bukan dipilih langsung. Hasyim mengungkapkan hal itu ketika bertemu Presiden Yudhoyono pada 25 Januari 2008.

Pak Hasyim beralasan bahwa Pilkada langsung lebih banyak madharat (kekurangannya) daripada manfaatnya.

Selain menimbulkan konflik horizontal antara pendukung di daerah, Pilkada langsung juga hanya menghamburkan biaya dan uang. Lebih dari ratusan milyar rupiah harus dihabiskan dalam satu kali pemilihan gubernur secara langsung. Seperti contoh Pilkada Jawa Barat memerlukan 400 milyar rupiah, Pilkada Jawa Tengah 480 Milyar rupiah, dan pilkada Jawa Timur 425 milyar rupiah.

Menurut Hasyim, Pilkada langsung justeru menumbuhkan konflik, persaingan tidak sehat, tumbuhnya broker-broker amatiran, serta ganasnya money politics (politik uang) di kalangan masyarakat luas.

Pertanyaan selanjutnya, benarkah Pilkada langsung banyak madharatnya ketimbang manfaatnya seperti disebutkan Pak Hasyim? Banyak protes yang disampaikan atas usulan Pak Hasyim tersebut.

Misalnya, mengomentari pernyataan Hasyim, politisi muda dari Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa kurang bijak dan terburu-buru kalau Pilkada langsung harus dihapus.

Bagi Anas, penyelenggaraan Pilkada langsung, memang ada kekurangan, tapi tidak bisa dikatakan semuanya.

Pilkada di beberapa daerah menurut Anas banyak yang berjalan secara baik, damai dan tidak menghamburkan uang.

Nampaknya pernyataan Anas ada benarnya, adalah sangat terburu-buru untuk memvonis Pilkada langsung tidak efektif dan menghambur-hamburkan uang.

Perjuangan menegakkan demokrasi dan mengharapkan partisipasi politik rakyat di tingkat bawah secara maksimal memang memerlukan biaya dan proses yang lama.

Yang perlu dilakukan sekarang adalah bukan menyalahkan system yang sudah ada. Tetapi memperbaiki kekurangan-kekurangan dari system itu sambil memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam Pilkada dan mampu bersikap dewasa menghadapi apapun hasil dari sebuah pilihan system.

Saya setuju dengan pendapat Anas di atas dan juga pendapat Thamrin Amal Tamagola, pendiri Komunitas Indonesia untuk Demokrasi yang mengatakan bahwa adalah pendapat yang konyol untuk penghapusan pilkada langsung.

Menurut Thamrin, demokrasi langsung yang semarak di Indonesia merupakan demokrasi terbesar dan tercepat di dunia. Karenanya, perlu waktu yang panjang untuk menilai perlu tidaknya pilkada langsung dihapus. Bukan langsung memvonis salah bagi system yang baru seumur jagung. Demokrasi memang mahal dan perlu biaya. Wallahu A’lam.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: