Parpol dan Majunya Demokrasi, Harapan Kepada PKS

PR, 09/08/05

Lebih dari setengah abad yang lalu Schattschneider (1942) pernah mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu pendukung tumbuhnya demokrasi. Hal ini juga dikuatkan oleh tesis Huntington dengan mengatakan bahwa ‘the most important institutional means of building a strong government — or state– was the political party. Bagi Huntington adalah hal yang mustahil bagi terbentuknya sebuah negara modern demokratis yang kuat tanpa dukungan partai politik yang mapan dan siap bersaing secara elegan lewat jalur legal pemilihan umum dan bukan lewat ‘parlement jalanan’.

Parpol dan demokrasi

Meskipun fungsi real partai politik bagi tumbuhnya demokrasi masih diperdebatkan, Randal (2002) menyebut tiga fungsi partai politik dalam mengembangkan demokrasi, baik itu di negara yang menganut sistem multipartai maupun tidak.

Pertama, fungsi representasi (representation), artinya partai bisa dijadikan sebagai kendaraan untuk mewakili penyaluran aspirasi pemilihnya. Aspirasi politik umat Islam berikut macam-macam variasi ideologinya, misalkan, bisa disalurkan dengan membentuk partai berideologi Islam. Kaum hawa bisa menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai yang memang menyuarakan kepentingan-kepentingan politik kaum perempuan.

Kedua, aspirasi dan kepentingan politik kaum pemilih selanjutnya diformulasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan partai yang lebih konkret yang disebut dengan fungsi agregasi (aggregation). Pada fungsi kedua ini para pemilih juga bisa menentukan ketua dan pengurus partai yang dianggap mampu mengaktualisasikan kebijakan partai yang mewakili aspirasi konstituennya. Artinya, pada fungsi kedua ini partai politik juga diharapkan mampu melahirkan dan merekrut calon-calon pemimpin nasional yang kredibel; partai dijadikan sarana sebagai penggodokan kader-kader pemimpin bangsa yang qualified.

Ketiga, partai politik juga bisa berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, baik itu sebagai oposisi atau ikut mengontrol dari dalam sebagai bagian dari eksekutif. Dengan tiga fungsi itu partai politik diharapkan mampu mengawal proses demokratisasi di sebuah negara; sehingga sebuah pemerintahan yang mengakomodiasi semua kepentingan anak bangsa, dipimpin oleh seorang yang kredibel dan pemerintahannya berjalan dengan demokratis dan bersih bisa diwujudkan.

Fenomena PKS

Ada asumsi yang berkembang bahwa partai politik berbasis agama (apa pun agamanya) selalu menghalang-halangi demokrasi. Partai agama dipandang sebagai penghalang tumbuhnya demokrasi dan pluralisme. Apalagi di media-media Barat berkembang isu yang mengatakan bahwa Islam tidak compatible dengan demokrasi.

Sebagai partai yang berbasis Islam, kemunculan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tidak langsung berperan mengubah sikap negatif terhadap Islam yang dipandang sebagai agama yang menghalangi demokrasi. PKS dipandang sebagai partai Islam yang ingin menyalurkan aspirasi umat Islam lewat jalur demokrasi dan parlemen secara legal bukan lewat kekerasan dan jalur ‘parlement jalanan’. PKS tidak hanya mampu menghilangkan stigma politik bahwa umat Islam hanya mampu menyalurkan aspirasi politiknya lewat anarki, tetapi PKS juga mampu menampilkan diri sebagai partai politik Islam yang santun dan bersih.

Meskipun partai ini masih terbilang partai muda dalam perpolitikan Indonesia, partai ini mempunyai masa depan yang cerah. Bahkan, Prof. James J. Fox, dari The Australian National University, menilai bahwa PKS bukan hanya berpotensi turut aktif dalam perdebatan-perdebatan mengenai pemerintahan yang sedang terjadi di dunia Islam, tapi diharapkan mampu mengambil peranan kepemimpinan umat Islam untuk masa depan.

Harapan dan tantangan

Penilaian Fox diatas tampaknya bukan tanpa alasan, ada beberapa hal yang bisa dijadikan ukuran mengapa PKS diharapkan mampu menjadi partai besar di masa yang akan datang.

Pertama, proses kaderisasi dan regenerasi di partai ini berjalan sangat baik dan dilakukan secara terus menerus. Bahkan lima tahun ke depan PKS menargetkan mampu merekrut 2,5 juta kader.Meskipun pemilihan ketua umumnya tidak dilakukan pada musyawarah nasional seperti partai-partai lain, proses regenerasi partai ini tidak menimbulkan konflik internal partai. Tak heran kalau munas pertamanya yang diselenggarakan akhir bulan Juli lalu dipandang sebagai ‘resepsi’ partai, karena memang ‘akadnya’ (pemilihan ketua umum) sudah dilakukan sebelumnya.

Kedua, PKS tampaknya merupakan partai pertama di Indonesia yang mampu membuat grand design Indonesia ke depan. Design itu menurut Tifatul Sembiring, Presiden PKS adalah, “Di mata PKS, hal-hal ideal bagi Indonesia adalah sebuah negara yang lebih memiliki national character, bermartabat, berkeadilan, serta masyarakatnya lebih sejahtera secara ekonomi.” Dengan kekayaan kader dari berbagai kalangan intelektual terdidik yang dapat diandalkan untuk membentuk kelompok kerja kebijaksanaan (policyworking groups), tampaknya grand design yang dibuat PKS tidak mustahil untuk diaplikasikan.

Untuk mencapai harapan itu, PKS harus mampu menyelesaikan dan melalui rintangan-rintangan yang biasa terjadi pada partai politik. Di antara tantangan PKS ke depan adalah, pertama, PKS harus mampu mengendalikan kadernya yang semakin membengkak, me-manage jumlah kader yang diharapkan mencapai 2,5 juta jiwa bukanlah sesuatu yang gampang, variasi visi dan kepentingan masing-masing kader pun akan rawan menimbulkan konflik internal partai.

Kedua, PKS harus terus mampu menjaga performance partai yang tidak terjerumus kepada godaan gemerlapnya kekuasaan yang cenderung negatif. PKS harus belajar dari partai-partai sebelumnya yang terkadang lupa akan harapan konstituennya ketika menjadi partai berkuasa, slogan mengemban dan menyuarakan kepentingan rakyat lazim dilanggar ketika suatu partai menjadi partai penguasa.

Ketiga, PKS harus mampu membuktikan konsistensinya dengan membumikan programnya dan grand design Indonesia masa depan secara lebih konkret. Gagal membuktikan apa yang dijanjikan, bisa berakibat fatal bagi terjadinya kekecewaan massa pendukung dan bukan tidak mungkin kepercayaan publik yang selama ini dipegang bisa berubah menjadi cemoohan.

Keempat, untuk menjadi partai yang didukung massa pada Pemilu 2009, PKS harus sanggup merangkul swing voters yang kecewa dan keluar dari partai lain. Konflik internal partai lain dan kekecewaan para pendukungnya harus mampu dibaca oleh PKS dan partai ini mampu menampilkan diri sebagai partai alternatif yang menjanjikan.

Selanjutnya, selain perlu memperhatikan konsolidasi partai lain seperti Golkar dan Partai Demokrat (yang diprediksikan menjadi partai pesaing utama PKS), kader partai harus mampu mempertahankan image sebagai partai yang ‘bersih dan peduli’ serta menjaga jangan sampai terjadi konflik internal partai.

Jika harapan dan tantangan partai ke depan bisa dilalui dengan baik oleh PKS, bukan hal yang mustahil PKS mampu mempertahankan fungsinya sebagai partai politik Islam yang mampu mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan membawa masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang lebih adil, lebih makmur dan berkemanusiaan.Terakhir, kasus yang menimpa kadernya yaitu dianulirnya kemenangan Nur mahmudi Ismail menjadi Wali Kota Depok oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat merupakan ujian pertama PKS setelah munas, apakah partai Islam ini mampu menyelesaikan masalah ini secara demokratis dan elegan melalui jalur hukum, bukan dengan cara-cara kekerasan ala ‘parlemen jalanan’. Jika berhasil, pantaslah PKS disebut sebagai partai Islam moderat-demokrat pengawal demokratisasi bagi semakin majunya demokrasi di Indonesia. Kita tunggu! Wallahu a’lam.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: