Memberantas Korupsi Mempertanyakan Peran Agama

BH, 15/03/05

Dalam rubrik tinjauan 09 Maret 2005, Berita Harian melaporkan bahwa Indonesia termasuk negara yang paling korup di Asia, sementara Singapura berada diposisi pertama sebagai negara yang paling bersih dari korupsi. Akibatnya, banyak negara di dunia meragukan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengelola bantuan kemanusiaan untuk korban tsunami yang berjumlah jutaan dollar sampai ke tangan yang berhak tanpa kebocoran satu sen pun.

Melihat kenyataan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sementara tingkat korupsinya paling tinggi di Asia adalah wajar kalau timbul pertanyaan apa yang salah dengan sikap beragama bangsa Indonesia? Benarkah jiwa korup yang ada disebabkan karena kurangnya pemahaman nilai-nilai agama? Kalau bukan karena lemahnya pemahaman dan praktek keagamaan yang menyebabkan suburnya budaya korup, lalu apa yang menyebabkan budaya itu begitu melekat dan kronis dalam masyarakat Indonesia?

 Agama dan Prilaku Pemeluknya

Sejak terbitnya buku klasik Max Weber The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1958), hubungan antara etika agama dan prilaku manusia (penganutnya) terus hangat dibicarakan. Apakah betul bahwa etika agama berpengaruh cukup signifikan dalam mendorong umatnya untuk maju dalam hal ekonomi? Jika ya, apakah juga karena etika agama yang membuat suatu umat berprilaku jujur atau bersikap korup? Sangat sulit untuk mengukurnya.

Meskipun demikian adalah menarik untuk mengamati tesis yang dikemukakan oleh David W. Haddorff (2002). Haddorff pernah menganalisa hubungan antara etika agama dengan kehidupan masyarakat ekonomi (pasar) dengan mengajukan tiga paradigma dasar. Pertama, conflict-model yang disosialisasikan oleh Max Weber dan Karl Marx, yang mengatakan bahwa  agama dan pasar sangat berseberangan, dan tidak ada hubungan sama sekali. Teori ini lebih lanjut melahirkan apa yang disebut dengan sekularisasi. Kedua, fungsionalist-model yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, yang mengatakan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang erat, sehingga dalam hal-hal tertentu  pasar sendiri bisa menjadi sakral seperti halnya agama. Ketiga, teori yang dikembangkan oleh Karl Polanyi, yang mengklaim bahwa keduanya mempunyai hubungan dialektik, tetapi keduanya sangat rentan terhadap pengaruh dari luar.

Dari ketiga paradigma tadi, Haddorff berkeyakinan bahwa teori ketiga lah yang cukup moderat dan bisa diterima oleh banyak kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum.

Dengan memakai teori ketiga dari Haddorff diatas, nampaknya budaya korup yang sedang menggejala pada masyarakat kita bisa dijelaskan. Muhammad Ali (2004) menjelaskan bahwa dalam memandang agama kita tidak bisa underestimate dan juga overestimate. Artinya, sebagai masyarakat yang kental dengan nilai-nilai agama, rakyat Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa agama dituntut untuk mampu berperan aktif dalam menggerakan segala bentuk sikap dan prilaku masyarakat. Dengan kata lain, dalam hal bobroknya moral masyarakat sehingga tumbuh subur korupsi, adalah wajar kalau agama dan agamawan dituntut untuk menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi disisi lain, masyarakat juga diharapkan mampu berpikir realistis dalam melihat budaya korup yang sudah parah itu, kita tidak bisa terlalu mengharap agama seperti jurus “sim salabim” yang bisa menyelesaikan segala permasalahan bangsa, terutama korupsi dengan cepat. Masyarakat dituntut untuk proporsional melihat peran agama. Mungkin betul bahwa masyarakat kurang memahami nilai-nilai moral agama, tapi bukan berarti kita menutup mata pada motif atau penyebab lain maraknya budaya korup di Indonesia.

Kalau hakim atau jaksa dipengadilan di Indonesia sebagai figur tegaknya sistem yang bersih di masyarakat sudah terkotori oleh isu suap, kalau anggota parlemen sebagai wakil rakyat di lembaga legislative yang diharapkan mampu mengaspirasikan kepentingan umum sudah lupa dengan posisinya dan lebih mementingkan ambisi pribadi untuk mendapatkan uang, kalau kalangan pendidik dan akademisi yang semestinya menjadi penyangga moral bangsa juga sudah tertulari virus korup tersebut, adalah sangat pantas kalau bukan hanya nilai moral dan agama yang dituntut untuk menyelesaikannya. Fenomena umum ini nampaknya perlu dicari penyebab lain dan berusaha dicarikan solusinya. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah mengapa semua itu bisa terjadi?

 Mencari Solusi?

Hakim, jaksa, agamawan, politisi, pendidik dan kalangan akademisi lainnya yang berprilaku korup, tentu tidak hidup dalam setting sosial budaya yang vakum. Mereka hidup dalam  masyarakat Indonesia yang progressif dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Karenanya, dalam melihat segala permasalahan yang dihadapi masyarakat termasuk korupsi, adalah wajar kalau kita melihat peran budaya dan system sosial masyarakat yang lebih besar. Kalau nilai-nilai agama pun tidak mampu memberikan solusi bagi korupnya masyarakat kita lalu solusi apa yang mesti di tawarkan?

Ulf Hannerz (1996) mengatakan bahwa dalam menganalisa masyarakat kontemporer sekarang, budaya merupakan sesuatu yang cukup penting dan sentral. Dalam melihat budaya korup tersebut, alangkah wajar kalau kita melihat system budaya yang berkembang di masyarakat. Ketika masalah korupsi sudah menjadi budaya, maka culture masyarakatlah yang perlu diubah.

Herbert I London (1988) memberikan arahan bagaimana perubahan culture itu bisa dilakukan. Bagi  London, paling tidak ada empat faktor yang perlu diperhatikan: Pertama, menghargai masa lalu (respect for the past), kemampuan untuk beradaptasi (ability to adapt), percaya diri menghadapi masa depan (confidence in the future) dan mengenal perlunya perubahan yang tidak bisa dihindarkan (recognition of the inevitability of change itself). Berkenaan dengan korupsi, masayarakat harus sadar untuk mengubur budaya korupsi untuk dijadikan masa lalu. Masyarakat juga dituntut untuk mampu beradaptasi kepada system yang lebih bersih, penuh percaya diri bahwa kita bisa hidup dengan budaya yang lebih bersih di masa depan dan pada akhirnya masyarakat harus yakin bahwa perubahan dari budaya korup kepada budaya yang lebih bersih adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam menghadapi tantangan dunia global. Permasalahan selanjutnya adalah, dari masyarakat mana penghapusan budaya korup itu harus dimulai?

Karena budaya korupsi sudah membudaya disemua sistem kehidupan masyarakat, selain perlunya proses demokratisasi di Indonesia, alangkah bijaksana kalau kita mempertimbangkan apa yang disarankan  Victor Tanji (1999) dengan menyebut empat cara meminimalisir budaya korupsi di Indonesia. Pertama, perlunya kejujuran dan komitment moral dari tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh pebisnis di negeri ini untuk memberantasnya. Kedua, menerapkan kebijakan ‘zero tolerance’ (tidak ada maaf) bagi penyelenggara pemerintah yang tertangkap berprilaku korupsi. Ketiga, mengurangi segala bentuk kondisi yang menggiring orang untuk bersipat korup seperti rendahnya upah, kontrol yang tidak effektif dan tidak adanya hukuman yang konsisten dan keempat memonitor keuangan partai politik sebagai tempat calon-calon penyelenggara pemerintahan, sehingga  diharapkan pemerintahan selanjutnya tidak berprilaku korup.

Jika semua lapisan masyarakat mempunyai kesadaran dan merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengubah kebiasaan korup, ditambah dengan tegaknya law enforcement di Indonesia, nampaknya tanpa menuntut banyak peranan agama dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, masyarakat yang bersih serta pemerintahan yang berwibawa bisa tercipta dengan segera di Indonesia. Wallahua’lam.





Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: