Islam dan Hak Asasi Manusia

PR, 21/02/03

Salah satu prestasi signifikan yang diraih Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rentang sejarah lima puluh tahun pertama organisasi ini berdiri adalah berhasilnya PBB menyusun satu deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi manusia (HAM). Sejak pendeklarasiannya tahun 1948, isu tentang HAM terus hangat dibicarakan sampai sekarang, baik itu oleh akademisi, pers, organisasi pemerintah, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, maupun para aktivis HAM disemua level; domestik, regional dan internasional. Isu ini terus menggelinding dari mulai mendiskusikan tentang pentingnya suatu negara menjunjung tinggi HAM sampai perlu diadilinya para pelanggar HAM, bahkan perlunya mengembargo negara yang tidak memperdulikan hak yang paling asasi bagi manusia ini.

Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan dua isu yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, kontroversi apakah HAM harus dipahami sebagai prinsip universal yang bisa diterapkan bagi seluruh umat manusia atau hanya dipandang sebagai nilai esensial yang dibentuk oleh suatu negara yang hanya berlaku bagi negara tertentu. Kedua, hubungan Universal Declaration of Human Rights disatu sisi dan nilai-nilai universal Islam disisi lain, adakah kontradiksi atau konflik nilai di dalamnya?

 Apakah Declaration of  Human Rights itu Universal?

Pertanyaan tentang apakah human rights bersifat universal atau partikular sudah lama dibicarakan oleh para ilmuan sosial diberbagai penjuru dunia. Apakah setiap pasal yang ditulis dalam deklarasi itu mengandung nilai-nilai universal? Bisakah semua nilai itu diaplikasikan di setiap negara dan setiap masa dengan melampau batas-batas budaya? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul karena PBB mencantumkan kata “universal” dalam judul deklarasi tersebut. Padahal Universal Declaration of Human Rights bukanlah kebenaran wahyu dari Dzat yang transenden untuk manusia di dunia. Deklarasi ini tidak lebih dari sekedar sebuah dokumen yang disepakati oleh sekelompok orang dalam konteks socio-historis yang spesifik. Menurut Honey (1999) deklarasi itu merupakan hasil dari pergulatan politik, sosial, budaya dan ekonomi dalam suatu masa.

Ada beberapa alasan mengapa universalitas deklarasi ini perlu dikritisi dan dipertanyakan. Pertama, menurut Cassese dalam Human Rights in a Changing World (1994), ada banyak perbedaan pilosofi yang fundamental dalam memandang konsep hak asasi. Cassese memberi contoh tentang adanya perbedaan konsep hak asasi antara negara-negara Barat kapitalis  dengan negara-negara Sosialis. Bagi Barat, hak asasi adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu dan merupakan faktor intrinsik setiap manusia, sehingga negara harus menghargai hak asasi rakyatnya. Sementara bagi negara-negara sosialis, hak asasi hanya ada dan melekat pada masyarakat dan negara sebagai suatu kelompok, bukan sebagai individu.

Perbedaan lain yang juga perlu diperhatikan adalah perbedaan culture. Adalah perlu untuk dicatat bahwa hampir tidak ada sistim nilai yang bisa disebut universal. Sistem nilai biasanya adalah sesuatu yang dibatasi oleh persepsi budaya. Tharoor (1999) menulis: “…if there is no universal culture, there can be no universal human rights” (Jika tidak ada kultur yang universal, maka tidak ada HAM universal). Sebagai contoh, bagi kultur masyarakat Barat, hak asasi individu adalah diatas segala-galanya dan setiap individu harus mendapatkan perlindungan dan kebebasan menghadapi penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah yang sewenang-wenang. Sementara bagi kultur Yunani, kebebasan itu adalah hak kolektif suatu masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kelompok. Perbedaan cara pandang dan kultur seperti ini mempunyai implikasi praktis dalam penerapan nilai-nilai asasi bagi masyarakat. Lebih tajam lagi kritik yang dilontarkan para agamawan tentang definisi universalitas hak asasi. Bagi mereka, tidak ada sesuatu yang universal, termasuk human rights, tatkala sesuatu itu bukan berasal dari Tuhan dan tidak mempunyai nilai-nilai transenden (transcendent values). Karenanya adalah tidak pas untuk menempatkan human rights sebagai manifestasi tertinggi dari spritual etik sejarah kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam deklarasi itu belum bisa menggantikan, misalnya nilai-nilai kasih universal dalam etika Kristen, nilai solidaritas dalam Islam atau etika rasa ikut menanggung penderitaan orang lain dalam agama Budha. Deklarasi itu tidak lebih hanya berkonsentrasi pada political justice dengan cara mengakomodasi beberapa standar normatif dalam kehidupan manusia.

Lebih jauh, konsep human rights adalah merupakan hasil perkembangan peradaban Barat. Ini merupakan produk historis Eropa sebagai bentuk perlawanan gerakan pluralisme terhadap feodalisme yang berkembang di Eropa ketika itu. Karenanya, penting untuk dicatat bahwa, human rights bagi Bielefeldt (1995) mempunyai hubungan eksklusif dengan kultur dan pilsafat hidup Barat yang lebih cocok diterapkan pada masyarakat Barat. Karena isu human rights merupakan respon politik terhadap munculnya modern-state di Eropa Barat maka menurut Afshari (1994) adalah sangat logis dan natural kalau konsep itu lebih mudah diterima dan diterapkan pada kultur masyarakat Barat.

Dari penjelasan diatas nampak dengan jelas bahwa adalah cukup sulit untuk menerapkan standar human rights yang diformulasikan Barat diterapkan pada kultur non-Barat, termasuk pada masyarakat yang memegang etika religius yang ketat seperti pada umumnya masyarakat Timur. Lalu bagaimana hubungan antara Declaration Human Rights dengan nilai-nilai etika Islam?

 Islam vis a vis Deklarasi Human Rights

Sebagaimana Kung dan Moltmann dalam The Ethics of World Religions and Human Rights (1990) menulis bahwa hampir semua agama besar di dunia mempunyai masalah dalam merealisasikan pasal-pasal hak asasi yang tercantum dalam Declaration of Human Rights, adalah menarik untuk mendiskusikan hubungan antara Islam dan HAM. Salah satu kesulitan yang dihadapi ketika mendiskusikan hubungan antara Islam dan HAM adalah adanya fakta bahwa dalam Islam ada beberapa madzhab dan aliran pemikiran yang berkembang. Meskipun demikian, cendekiawan Muslim yang konsen terhadap isu relativisme budaya dan HAM secara garis besar terbagi kepada dua kelompok. Afshari (1994) menyebutnya sebagai kelompok old-traditionalist dan new-traditionalist, sementara Bielefeldt (1995) menyebut mereka sebagai kelompok konservatif dan liberal.

Kelompok konservatif menolak untuk memaksakan standard Barat diterapkan pada masalah-masalah publik masyarakat Muslim. Bagi mereka, urusan publik dalam masyarakat Islam telah diatur secara jelas oleh norma agama. Karenanya bagi kelompok ini, universalitas HAM yang dipromosikan oleh PBB dan negara-negara Barat adalah ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat Muslim. Meskipun demikian, kelompok ini tidak serta merta menolak seluruh konsep tentang HAM yang ditawarkan Barat, mereka menawarkan solusi dengan penekanan  pada perlunya masyarakat Islam merumuskan konsep HAM dengan framework yang Islami.

 Kelompok liberal dipihak lain telah jauh melangkah dengan mencoba menafsirkan tek-tek sakral agama dengan cara mengembangkan metodologi penafsiran baru. Bagi kelompok ini diperlukan reinterpretasi baru atas nilai-nilai Islam untuk memenuhi tuntunan norma global. Ahmed An-Naim (1994), seorang cendekiawan hukum Islam yang konsen dengan HAM, mengatakan bahwa secara substantif nilai-nilai Islam sangat mendukung dan sejalan dengan norma legal HAM yang dikembangkan Barat, jika nilai-nilai Islam ditafsirkan secara akurat. Untuk mendukung pernyataannya, Naim menunjuk elastisitas Islam yang mempunyai kafabilitas tinggi dalam mengakomodasi variasi interpretasi teks. Lebih jauh, kaum liberal Muslim memandang bahwa tidak ada kontradiksi yang prinsipil antara nilai-nilai Islam dan standard HAM internasional yang dikembangkan PBB. Ide-ide Al-Qur’an tentang tingginya martabat manusia, perlunya solidaritas kemanusiaan bahkan tidak adanya pemaksaan dalam beragama menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai HAM.

Sampai sekarang, kontroversi antara kaum konservatif dan liberal Muslim tentang hubungan antara Islam dengan HAM masih belum berakhir. Namun, untuk mensinergikan dan membangun suatu konsep tentang HAM dengan framework Islami, seperti ditekankan kaum konservatif, masyarakat Muslim telah berhasil menyusun dua deklarasi tentang HAM: The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic-Council Eropa pada tahun 1981 dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang diadopsi oleh Organisasi Konfrensi Islam pada Agustus 1991 sebagai acuan HAM dalam Islam. Karenanya untuk melihat apakah ada kontradiksi antara deklarasi HAM produksi Barat yang dipromosikan PBB dengan Islam, beberapa contoh pasal yang diambil dari Universal Declaration of Human Rights dan Universal Islamic Declaration of Human Rights dicoba didiskusikan disini.

Pasal 16 deklarasi HAM versi PBB menyebutkan bahwa “wanita dan laki-laki dewasa, tanpa batasan ras, warga negara, atau agama berhak untuk menikah dan mempunyai keluarga”. Keduanya baik-laki-laki maupun wanita mempunyai hak yang sama untuk menikah, selama pernikahan dan hak untuk bercerai. Pasal ini jelas kontradiktif dengan norma Islam yang melarang wanita Islam menikah dengan non-Muslim. Pasal 18 menyebutkan bahwa; “setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk berpendapat dan beragama, termasuk hak untuk pindah agama”. Hak untuk pindah agama banyak ditentang oleh beberapa negara Islam. Meskipun Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, isu krusial tentang larangan konversi agama dari Islam kepada non-Islam masih banyak ditentang dalam konsep kebebasan beragama di negara-negara Islam.

Beberapa pasal dalam Universal Islamic Declaration of Human Rights juga sangat terbuka untuk dikritik. Sebagai contoh pasal 6 menyebutkan bahwa “wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki”, padahal dalam tataran realitas masih ada negara-negara Islam yang memposisikan wanita sebagai makhluk kelas dua. Poin lain yang menarik adalah pasal 23 yang mengatakan bahwa: “ karena dalam pandangan Islam negara Islam adalah Ummah Islamiah, maka setiap Muslim mempunyai hak untuk secara bebas keluar-masuk negara Islam. Dalam realitas sosial ini sangat sulit untuk diterapkan. Sebagaimana dunia global sekarang mengenal batasan negara dan bangsa, tentunya adalah tidak mungkin misalkan, Muslim Indonesia dengan seenaknya keluar masuk Saudi Arabia, Kuwait atau negara Islam lainnya tanpa mempunyai passpor dan visa.

Pemaparan diatas dengan jelas mengindikasikan bahwa perbedaan tafsir atas konsep HAM muncul dimana-mana termasuk dalam tradisi Islam. Sekarang, tantangan bagi Universal Declaration of Human Rights bukan hanya pada tataran konsep “universalitasnya” yang sering dipertanyakan, tetapi lebih penting lagi adalah masalah aplikasi  konsep yang harus melintas batas kultur dan masa. Ketika masyarakat global sekarang ini banyak ditandai dengan beragamnya konflik kepentingan, adalah sangat susah, untuk tidak mengatakan mustahil, deklarasi HAM bisa diterima oleh setiap negara dan diterapkan disetiap waktu dan tempat. Akhirnya, saya setuju bahwa HAM merupakan elemen penting bagi kehidupan masyarakat modern. Tetapi, dalam dunia yang sangat pluralis, adalah penting untuk dicatat bahwa adalah susah untuk memaksakan satu standar paradigma atau worldview dan dengan paradigma itu mengklaim orang lain salah dan harus berubah mengikuti paradigma tadi. Wallahu A’lam.

3 Responses to Islam dan Hak Asasi Manusia

  1. ulfah says:

    jgn sampe HAM melanggar aturan Allah

  2. hanggaku says:

    artikel yang sangat bagus… saya sekarang sedang belajar Hubungan Internasional di Australia, dan salah satu pokok bahasan kami adalah tentang HAM, dan apa yang anda tuliskan disini adalah hal2 yang sering kami diskusikan disini.. sukses selalu…

  3. siti zainab says:

    thanks tulisannya bagus dan bisa jd wacana dsr bagi pemula yg mo belajar ham dan islam, sukses selalu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: