Kalau saya sedang bepergian ke luar negara terutama Australia, maka tempat yang terkenal dan selalu ditanyakan kepada saya oleh mereka adalah Bali. Bagi mereka Bali bahkan lebih terkenal daripada Jakarta. Tentunya karena Bali terkenal dengan keindahan pantai, kaya budaya dan bermacam-macam tempat wisata lainnya.

Tetapi, apabila saya pergi ke negara Timur Tengah atau bertemu dengan orang Timur Tengah disebuah confrence dan tahu saya berasal dari Bandung-Jawa Barat, tempat pertama yang mereka tanyakan adalah Puncak, Bogor.

Tadinya saya menyangka bahwa Puncak terkenal oleh orang Timur Tengah karena tempatnya yang sejuk, pemandangannya yang indah dengan hamparan pohon-pohon teh yang hijau. Tetapi ternyata bukan pemandangan pegunungannya yang mereka kagumi.

Lalu apa yang membuat Puncak terkenal dimata orang Timur Tengah?

Ketika weekend lepas saya pergi ke Bogor, barulah saya mengerti mengapa daerah Puncak, Cisarua-Bogor begitu dikenal orang-orang Timur Tengah.

Kalau anda pergi ke daerah ini, banyak sekali turis-turis asal Timur Tengah yang bisa dijumpai.

Saya tanya kepada tukang ojeg  mengapa banyak orang bertampang Timur Tengah di daerah ini? Tukang ojeg itu hanya tersenyum dan balik bertanya, bapak belum tahu yah kalau banyak orang Timur Tengah yang ’nikah’ dengan orang Puncak?

Oh begitu yah, jawab saya? Saya meneruskan pertanyaan, kok bisa banyak orang Timur Tengah tertarik dengan orang Puncak, apa istimewanya orang disini? Apakah karena cantik-cantik atau bagaimana? Kan banyak juga orang di bandung tempat saya tinggal gadisnya yang terkenal cantik-cantik tetapi tidak banyak orang Timur Tengah di Bandung?

Tukang ojeg  itu menjelaskan lebih lanjut bahwa sudah bukan rahasia lagi kalau banyak orang Timur Tengah yang ’menikah kontrak’ dengan gadis-gadis di Puncak. Bisa menikah kontrak sepuluh hari, dua minggu atau berbulan-bulan sesuai dengan kesepakatan.

Biasanya para turis Timur Tengah yang rata-rata banyak uang itu akan menyiapkan mas kawin (mahar) yang cukup besar hingga jutaan rupiah dan menikah ’kontrak’ hanya beberapa hari sahaja dengan gadis di Puncak kemudian menceraikannya jika waktu kontraknya sudah habis.

Rupanya ’nikah kontrak’ inilah yang membuat para turis Timur Tengah tertarik dengan daerah Puncak. Kalau dilihat dari prosesnya, nikah kontrak ini hampir sama dengan nikah pada umumnya karena persyaratan-persyaratan pernikahan terpenuhi seperti ada mempelai, ada saksi, ada wali, ada mahar (mas kawin) dan ada ijab kabul. Yang membedakannya adalah adanya kesepakatan waktu berapa lama mereka terikat menjadi suami isteri dan tidak dicatatkan di kantor pejabat.

Permasalahan nikah kontrak ini menjadi tengkarah di masyarakat, ada yang membolehkan karena persyaratan dan rukun nikah terpenuhi tapi juga kebanyakan ulama melarang dan mengharamkannya.

Menurut undang-undang pernikahan di Indonesia ’nikah kontrak, tidak diperbolehkan dan dianggap melanggar hukum karena tidak dicatat oleh pejabat pemerintahan dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Saya sepakat dengan kebanyakan ulama yang mengharamkan ’nikah kontrak’ ini. Meskipun seolah-olah persyaratan dan rukun nikahnya terpenuhi, tetapinya pernikahan ini seperti mempermainkan agama yaitu seolah-olah ingin menghalalkan ’prostitusi’ tapi berkedok agama.

Nampaknya, syah tidaknya nikah kontrak bukanlah hal yang utama, bagi mereka yang penting adalah mereka diuntungkan secara ekonomi.

Banyak alasan yang membuat ‘pernikahan kontrak’ ini terjadi di masyarakat.

Pertama, pemahaman agama yang kurang menyebabkan mereka merasa bahwa ‘nikah kontrak’ adalah syah karena menurut mereka daripada berzinah tanpa pernikahan lebih baik nikah kontrak.

Kedua, dan alasan inilah yang banyak saya temui di masyarakat yaitu karena alasan ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup. Dengan menikah dengan orang Timur tengah banyak masyarakat yang percaya bahwa pernikahan mereka adalah syah dan ekonomi mereka akan meningkat.

Ketiga, banyak juga yang beranggapan bahwa anak gadis itu merupakan asset keluarga yang harus diberdayakan untuk meningkatkan status ekonomi dan memperbaiki keturunan. Mereka yakin dengan menikah dengan orang Timur Tengah maka anak keturunan mereka akan mempunyai paras yang elok.

Padahal dari cerita-cerita tukang ojek yang membawa saya keliling daerah Puncak, banyak kekurangan dan kerugian dari pernikahan kontrak semacam ini.

Kerugian yang paling dirasakan adalah oleh pihak perempuan. Banyak para isteri yang telah dinikahi secara kontrak tersebut hanya dijadikan pemuas hawa nafsu sahaja dan tidak diberi nafkah secara wajar. Harapan mendapatkan uang yang banyak karena menikah dengan orang kaya dari Timur Tengah juga terkadang hanya tinggal harapan tanpa kenyataan.

Kalau mereka hamil dan mempunyai anak sementara suaminya sudah kembali ke Timur Tengah maka anak akan menjadi terlantar karena tidak memiliki ayah yang jelas. Hal ini bisa dimaklumi karena pernikahan mereka tidak dicatat dilembaga resmi pemerintah.

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, lagi-lagi posisi perempuan tidak berdaya dan mereka tidak bisa mengadu ke pejabat polis karena pernikahan mereka memang tidak tercatat.

Melihat banyak kerugian dan kekurangannya dari praktek nikah kontrak ini, nampaknya pemerintah atau pejabat yang berwenang harus segera bertindak.

Para pejabat dari departemen agama harus memberikan pemahaman kepada penduduk tentang hukum nikah kontrak ini jika dilihat dari hukum Islam dan hokum negara Indonesia. Janganlah karena pemahaman agama mereka kurang mereka menyamakan nikah kontrak dengan nikah mut’ah.

Kalaupun nikah mut’ah ada yang membolehkan, tetapi harus dengan persyaratan-persyaratan yang ketat bukan seperti proses nikah kontrak yang biasa terjadi di Puncak tersebut.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan juga harus ikut menanggulangi kebiasaan nikah kontrak ini. Para gadis dan perempuan di daerah Puncak harus diberi pamahaman tentang hak-hak yang harus mereka terima sebagai isteri agar mereka tidak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga karena pernikahannya tidak tercatat di pejabat.

Tentu sahaja penyediaan lapangan kerja bagi para perempuan di daerah Puncak agar ekonomi mereka meningkat perlu diusahakan.

Jika secara ekonomis mereka tidak kesulitan, saya yakin praktek ‘nikah kontrak’ yang justru banyak merugikan pihak perempuan itu bisa dikurangi atau dihindarkan. Bukankah secara manusiawi, setiap perempuan ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmat yang jarang bisa didapatkan kalau hanya dengan menikah kontrak?

Akhirnya, ketegasan pemerintah untuk melarang nikah kontrak sesuai dengan undang-undang negara perlu ditegakkan. Jika kebiasaan nikah kontrak itu dibiarkan, bisa jadi perempuan-perempuan di daerah lain akan mencontoh kebiasaan ‘nikah kontrak’ di daerah Puncak yang sudah banyak diketahui umum.

Apa hubungan antara mesjid dan penjara? Dua tempat itu sepertinya tidak ada hubungannya bahkan terkesan saling bertolak belakang.

Memangnya, jika mendengar kata penjara, orang akan langsung terbayang sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang dihukum karena perbuatan kriminal, jahat dan nista.

Sementara kalau mendengar kata masjid, orang akan langsung menunjuk tempat suci dimana orang Islam yang sholeh beribadah mendekatkan diri kepada Allah.

Setiap Muslim akan dengan senang hati pergi ke mesjid yang sering disebut sebagai ’Rumah Allah’ untuk mengagungkan nama-Nya, bertaqorub dan menjalankan segala kebajikan.

Sementara untuk penjara, banyak orang yang berdo’a agar anak dan keturunannya dijauhkan dari segala kejahatan yang akan menyebabkan seseorang harus mendekam di ’hotel prodeo’ ini.

Tapi tunggu dulu. Di indonesia, antara mesjid dan penjara mempunyai hubungan yang cukup signifikan. Ini dikarenakan hampir disetiap area penjara (atau dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan/LP) selalu ada mesjid.

Ini tentunya dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kebanyakan orang yang dipenjara juga adalah Muslim.

Kebanyakan mesjid yang ada di penjara di Indonesia diberi nama Mesjid At-Taubah. Sebut saja, mesjid At-Taubah di penjara Sukamiskin, Bandung, penjara Batu Nusakambangan dan penjara di Jambi.

Nama mesjid itu tentunya secara simbolis melambangkan agar para tahanan yang ada dipenjara bisa bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya setelah bebas dari tahanan.

Beberapa nama lainnya adalah mesjid al-Hidayah dengan tujuan agar para pesakitan di penjara itu mendapatkan hidayah setelah pergi ke mesjid.

Pembahasan tentang mesjid dan penjara ini mengingatkan saya kepada beberapa mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universiti Islam Negeri di Bandung.

Beberapa waktu lalu, beberapa mahasiswa dari UIN melakukan kerja praktek lapangan di penjara Sukamiskin. Tugas mereka adalah mempraktekan cara berdakwah dan mengajak para penghuni penjara agar mereka insyaf mengakui kekeliruan dan kembali ke jalan yang benar setelah menjalani masa hukuman.

Selain berdakwah, mahasiswa juga disuruh untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan (guidance and counseling) bagi para tahanan. Memangnya tidak jarang para penghuni penjara itu frustasi dan stress sehingga ingin bunuh diri sahaja daripada harus bertahun-tahun menghabiskan sebagian umurnya di balik terali besi.

Dari pengalaman mahasiswa-mahasiswa itulah saya tahu bahwa setiap kegiatan keagamaan para narapidana/tahanan itu banyak dilakukan di mesjid yang ada di area penjara.

Tentunya mempraktekan dakwah dan bimbingan penyuluhan bagi narapidana yang ada dipenjara akan berbeda dengan berdakwah kepada masyarakat secara umum.

Pengalaman inilah yang nantinya akan membekali mahasiswa dengan profesi da’i (pendakwah) agar siap diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah dengan objek dakwah (mad’u) yang heterogen.

Karena posisinya yang strategis sebagai pusat pembinaan mental dan spiritual para penghuni penjara, tak heran kalau mesjid di penjara bisa dikatakan sebagai oasis di tengah padang pasir. Siraman rohani dan keagamaan memang sangat dibutuhkan oleh para tahanan di penjara.

Fungsi mesjid di dalam penjara perlu terus ditingkatkan. Bukan hanya sebagai pusat pembinaan mental penghuni penjara tapi juga untuk memberikan pengajaran agama yang lebih komprehensif.

Apalagi di era perang melawan terrorisme yang sedang digalakan oleh semua negara termasuk Indonesia.

Dalam catatan kepolisian, sejak peristiwa Bom Bali sampai sekarang, ada sekitar 400 orang yang dituduh terkait terorisme yang sudah ditangkap dan di penjara di seluruh Indonesia dan lebih dari 200 orang sudah dibebaskan.

Melihat banyaknya jumlah tersangka terrorisme baik yang masih di penjara maupun yang sudah dibebaskan, maka fungsi pembinaan di mesjid-mesjid yang ada di penjara di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Memangnya, beberapa terroris yang tertangkap di Temanggung maupun di Solo, Jawa Tengah yang membantu Noordin M. Top dalam pelariannya tercatat pernah dipenjara dan telah bebas dari hukuman, tetapinya kembali menjadi terroris.

Ertinya, diperlukan program pembinaan agar para bekas tahanan terroris tidak kembali radikal atau dikenal dengan istilah program deradikalisasi (mengembalikan orang yang tadinya radikal menjadi biasa).

Program deradikalisasi yang pada mulanya berasal dari kepolisian perlu di dukung oleh para pemuka agama dan para pendakwah.

Komisaris Besar Petrus Reinhard Golose, dalam bukunya Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput (2009), menyebutkan bahwa agar sukses melawan ideologi radikal para terroris, diperlukan kerjasama dari semua pihak baik itu polisi, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya.

Sambutan hangat atas program deradikalisasi datang dari Majlis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin seperti dikutip surat kabar detik.com menyebutkan: ”Terhadap yang kena (ideologi radikal) harus dilakukan pembinaan. Yang belum kena harus dilakukan pencegahan. Harus ada koordinasi berbagai pihak.”

Memangnya program deradikalisasi itu harus ditujukan kepada dua kelompok secara bersama-sama. Pertama, terhadap orang-orang yang sudah terpengaruh ideologi radikal. Dan kedua, melindungi dan mencegah orang-orang yang belum terpengaruh ideologi tersebut.

Dua program itu nampaknya perlu sekali dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi mesjid di penjara-penjara yang ada di Indonesia.

Program pertama harus ditujukan kepada para narapidana atau tahanan yang memang dimasukkan penjara karena terlibat kegiatan terrorisme.

Kepada kelompok ini pejabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan  harus mampu menghadirkan ulama atau pendakwah yang betul-betul mampu mendebat pemahaman ideologi radikal para tahanan tersebut.

Ulama atau pendakwah dengan pemahaman agama yang mendalam diharapkan mampu mematahkan argumen dari tahanan dengan ideologi dan pemahaman Islam yang radikal. Pemahaman jihad yang komprehensif dan bukan hanya berarti berperang harus dijelaskan kepada para tahanan terroris ini.

Sedangkan program kedua dari deradikalisasi dipenjara harus ditujukan kepada narapidana lain yang bukan tahanan terrorisme.

Tahanan kriminalitas biasa selain harus disadarkan agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya ketika sudah bebas dari penjara, mereka juga harus diberi pemahaman Islam yang komprehensif agar tidak terpengaruh oleh narapidana terrorisme lainnya.

Memangnya orang-orang di penjara yang putus asa boleh jadi akan mudah dipengaruhi oleh napi terrorisme dengan mengajarkannya pemahaman jihad yang salah.

Ertinya, program deradikalisasi ini diperlukan dengan cara mengintensifkan pengajaran pemahaman keagamaan yang bisa dimulai di mesjid-mesjid di penjara yang ditujukan kepada para tahanan.

Tentunya program ini merupakan salah satu usaha dalam mencegah terrorisme di Indonesia yang perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat umum lewat berbagai media.Tetapinya, tidak bisa disangkal bahwa mesjid di penjara-penjara bisa dijadikan langkah pertama dan utama dalam memerangi ideologi radikal para tahanan.

Sebuah surat kabar besar di Melbourne, Australia, Herald Sun, pada 17 September lalu memberitakan bahwa seorang ayah telah memperkosa anaknya selama 30 tahun sejak tahun 1970-an hingga mempunyai empat anak.

Kasus ini mengingatkan kita kepada kebiadaban seorang berkebangsaan Austria bernama Josef Fritzl  yang menyekap putrinya sendiri Elisabeth Fritzl selama 24 tahun, pada tahun 2007.

Makanya, koran Herald Sun menulis dalam headline surat kabar tersebut sebagai Australian ‘Fritzl’ fathered all of daughter’s children.

Dua kasus di negara Barat ini cukup mengejutkan karena dua kasus penyekapan dan pemerkosaan tersebut berlangsung lama dan tidak diketahui oleh tetangga kedua pelaku.

Kasus di Australia bahkan menyebutkan bahwa sang Ibu tidak mengetahui pelecehan sexual suaminya terhadap sang anak.

Hal ini tentunya mengundang pertanyaan, apa yang salah dengan prilaku masyarakat dan kultur bertetangga pada masyarakat Austria dan Australia atau masyarakat Barat pada umumnya?

Meskipun dua kasus itu tidak bisa digeneralisir. Tetapinya budaya Barat yang pada umumnya bersipat individualistik dan tidak suka campur tangan dengan urusan orang lain yang sering dialu-alukan perlu dipertanyakan.

Adalah hal yang wajar di Barat kalau antara tetangga tidak bertegur sapa atau tidak saling mengunjungi karena alasan bisa mengganggu privacy seseorang.

Berkaca dari Kasus Josef dan kasus di Asutralia, jika tradisi ‘watch neigbourhood’ itu berlaku di Barat, nampaknya tragedi kemanusian seperti ini bisa dikurangi atau dihindari.

Mungkinkah masyarakat Barat perlu mengambil pelajaran dari tradisi kekeluargaan dan bertetangga yang umumnya menjadi ciri masyarakat di kampung-kampung di negara Asia Tenggara khususnya pada masyarakat Muslim?

Dari dua kasus  ini saya jadi teringat dengan tradisi kehidupan di kampong di Indonesia tempat saya dibesarkan.

Kehidupan kampong sangat menekankan tradisi atau budaya saling menyapa, saling bersilaturahim dan saling membantu.

Suasana akrab kekeluargaan bertetangga di kampong sangat terasa. Kalau ada tetangga yang sakit, orang sekampung pasti tahu dan menengoknya.

Kalau ada tetangga yang mengadakan hajatan pernikahan, banyak tetangga yang ikut membantu mempersiapkannya.

Kalo ada yang bikin sop, bikin kue, biasanya ada hantaran ke tetangga. Minimal hantaran ke samping kiri-kanan, depan-belakang rumah tetangga. Kalo ada pencuri malam-malam, atau kebakaran, satu kampung akan terbangun semua, bahu membahu saling membantu.

Tradisi silaturahim akan lebih terasa ketika merayakan Iedul Fitri. Bagi masyarakat Indonesia, kurang afdhol (utama) seandainya hari raya tidak mudik ke kampung halaman untuk bersilaturahim.

Selain mengunjungi saudara dekat, tujuan berhari raya di kampung adalah untuk bersilaturahim dengan teman dan tetangga.

Kata orang tua, tetangga adalah saudara terdekat. Memangnya, sebelum meminta bantuan kepada saudara jauh, kita akan sangat bergantung untuk meminta bantuan tetangga bila menghadapi emergency, baik itu karena sakit atau ada musibah yang lainnya.

Nampaknya masyarakat kampong mencoba mengamalkan ajaran Islam yang menekankan bahwa bertetangga yang baik adalah inti dari bermasyarakat.

Dari kasus di Austria dan Australia diatas, bisa diambil pelajaran bahwa saling bertegur sapa, saling mengunjungi dan bersilaturahim antar tetangga mempunyai banyak nilai positif.

Bagi masyarakat Melayu yang identik dengan Muslim, selain memang bertegur sapa dan bersilaturahim sesama tetangga adalah ibadah menjalankan ajaran Islam, hal ini merupakan kepedulian social antar sesama manusia.

Islam sangat menganjurkan kita untuk peduli terhadap tetangga dan juga tamu yang bersilaturahim.

Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia memuliakan tetangganya”. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya”.

Dalam hadits yang lain Rasulullah merinci hak dan kewajiban seorang Muslim terhadap tetangganya. Hadits itu berbunyi: Tahukah kamu apakah hak seseorang tetangga itu?

Nabi menjelaskan: 1) Jika ia meminta tolong hendaklah kamu tolong, 2) jika ia memohon pinjaman, maka hendaklah anda meminjamkannya, 3) Jika ia susah, maka hendaklah anda bermurah hati kepadanya, 4) Jika ia sakit, maka hendaklah anda melawatnya dan 5) Jika ia mati, hendaklah anda menghantar jenazahnya.

Dari hadits diatas Islam sangat menjunjung tinggi hak seorang tetangga.

Islam mengajarkan bagaimana seseorang harus concern dengan keadaan tetangganya, tidak hanya ketika tetangga itu sakit bahkan ketika sang tetangga meninggal dunia seorang Muslim harus ikut mengantarkan jenazahnya.

Yang menarik dari hadits diatas adalah bahwa Rasulullah tidak bersifat diskriminatif terhadap tetangga atau tamu.

Hadits itu menyebutkan kata tetangga atau jiran tanpa kata sifat atau bersipat umum.

Artinya siapapun yang menjadi tetangga kita, apapun agama atau etnisnya maka kita harus bersikap baik kepada mereka.

Jika tatakrama bertetangga seperti disebutkan dalam ajaran Islam itu dijalankan oleh siapapun, termasuk oleh non-Muslim, nampaknya tragedy kemanusiaan seperti yang terjadi di Austria dan Australia itu tidak akan pernah terjadi.

Dua kasus diatas merupakan pelajaran dan teguran bagi kita semua untuk mengevaluasi ulang sejauh mana kita telah mengamalkan tata cara hidup bertetangga yang baik seperti diajarkan oleh agama.

Seluhur dan semulia apapun nilai-nilai Islam yang diajarkan Rasulullah, kalau hal itu tidak dilaksanakan maka kita harus khawatir kalau tragedy di Austria dan Australia itu bisa menimpa kita termasuk masyarakat Muslim di Asia Tenggara.

Bahkan sekarang ini, tradisi bertegur sapa antar tetangga di kampong di Indonesia perlu ditingkatkan lagi. Ini terjadi karena dari beberapa kasus penangkapan terroris di Indonesia seperti kasus penangkapan di Temanggung dan Solo Jawa Tengah baru-baru ini, menunjukkan bahwa para terroris itu sangat tertutup dan tidak mau bertegur sapa dengan tetangga.

Kita perlu bangga dan terus melestarikan nilai-nilai Asia seperti hidup bertetangga yang banyak faedahnya. Janganlah kita merasa inferior dengan harus selalu meniru apa yang datang dari Barat. Belum tentu sistem nilai yang ada di Barat itu lebih baik dan cocok untuk diterapkan pada kultur masyarakat Asia.

Dalam kasus bertetangga, bahkan Barat perlu mencontoh Asia agar tragedi kemanusiaan yang terjadi di Austria dan Australia itu bisa dikurangi atau bahkan dihindari sama sekali.

Sejak peristiwa gempa bumi di Aceh yang disertai gelombang tsunami pada Desember 2004, beberapa kali Indonesia di guncang gempa. Sebut saja gempa Nias (Maret 2005), Yogyakarta (Juni 2006), Pangandaran (Juli 2006), Bengkulu dan Mentawai (September 2007) dan terakhir gempa Tasikmalaya (September 2009).

Diantara gempa-gempa itu, gempa di Aceh dan Tasikmalaya merupakan yang terbesar jika diukur dari skala richter yaitu 8,9 dan 7,3.

Anehnya, ada yang menghubung-hubungkan musibah gempa bumi Aceh dan Tasikmalaya dengan urusan politik yaitu kepemimpinan Dr. Yudhoyono sebagai presiden Indonesia.

Memangnya, gempa Aceh terjadi ketika Pak Yudhoyono baru saja diangkat menjadi presiden untuk periode (2004-2009) dan gempa Tasikmalaya terjadi diakhir masa jabatan Yudhoyono periode pertama menjelang dilantik untuk periode kedua (2009-2014) pada 20 Oktober bulan hadapan.

Saya tidak percaya dengan ramalan mistis paranormal yang mengatakan bahwa gempa itu merupakan isyarat harus siap-siapnya masyarakat Indonesia menghadapi musibah karena dipimpin lagi oleh Dr. Yudhoyono.

Tidak ada bukti ilmiah yang bisa dijadikan pegangan yang menghubungkan kepemimpinan Dr. Yudhoyono dengan musibah alam yang terus melanda bangsa Indonesia.

Musibah gempa tidak ada hubungannya dengan siapa yang menjadi presiden Indonesia terpilih.

Siapapun presidennya, baik itu Yudhoyono, Prabowo ataupun Megawati, tetap saja potensi gempa di Indonesia, karena letak geografisnya itu, cukuplah tinggi.

Hanya sahaja kalau penanggulangan korban musibah dikaitkan dengan pristiwa politik sebelum dan sesudah pilihan raya tentu ada hubungannya.

Sebagai contoh, ketika terjadi musibah banjir dan tanah longsor di Situ Gintung, Ciputat pada Maret 2009, dengan cepat baik itu pemerintah, partai politik dan calon anggota parlemen sibuk memberikan bantuan. Tentunya karena mereka ingin dilihat sebagai orang yang peduli dan membela penderitaan rakyat korban bencana.

Beberapa relawan dari partai politik dengan bendera partai masing-masing sibuk memobilisasi bantuan baik itu makanan, obat-obatan maupun uang.

Tetapi kita lihat penanggulangan musibah gempa Tasikmalaya, hampir tidak ada partai politik yang berlomba-lomba memobilisasi bantuan.

Begitu juga para anggota parlemen yang dulu sangat dekat dengan rakyat menjelang pilihan raya, sekarang seolah menjauh.

Kesan yang muncul adalah bahwa pilihan raya berakhir, maka kepedulian partai politik dan pejabat terhadap musibah yang dialami rakyat juga berakhir.

Untungnya, presiden Yudhoyono sangat tanggap terhadap musibah ini. Dr. Yudhoyono bahkan rela berkantor di Cipanas Cianjur untuk memantau pemberian bantuan kepada msyarakat dan memberi dukungan moral bagi masyarakat yang terkena musibah.

Sikap presiden Yudhoyono ini merupakan pelajaran dari seorang pemimpin yang perlu dicontoh oleh pejabat-pejabat lainnya termasuk para elit partai dan anggota parlemen.

Memangnya dari setiap musibah yang terjadi, semestinya kita mengambil pelajaran. Baik itu pelajaran dari peristiwa musibahnya ataupun dari penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari peristiwa gempa yang terus menerus melanda Indonesia, ada beberapa pelajaran yang mestinya diambil dan direnungkan.

Tuhan memang sudah memperingatkan manusia untuk selalu mengambil pelajaran baik dari ayat-ayat kauniyah (tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di alam) maupun ayat-ayat kauliyah dalam Al-Quran. Ertinya, kita harus merenungkan pesan Tuhan tentang ayat-ayat gempa yang ada dalam al-Quran, dan ayat-ayat Tuhan yang ada di alam tentang kejadian gempa yang begitu dahsyat, agar kita bisa mengambil pelajaran untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Masyarakat Indonesia secara umum harus tahu dan sadar bahwa seringnya negara khatulistiwa ini diguncang gempa karena letak geografis Indonesia yang berada diantara lempeng Indo-Australia dan lempeng Asia. Jika kedua lempeng itu bertubrukan maka muncullah gempa. Inilah ayat kauniyah tentang kebesaran Tuhan.

Dengan posisinya yang rawan gempa, masyarakat Indonesia tidak perlu percaya terhadap ramalan ‘mistis,’ tetapi harus mengkaji secara ilmiah, bagaimana meminimalisir (mengurangi) resiko korban dan kehancuran jika gempa itu terjadi.

Bagi para  ilmuan di Indonesia, mereka diperingatkan untuk terus mengkaji watak dan tabiat gempa.

Para ilmuan harus mengkaji sejauhmana resiko gempa terhadap tempat tinggal dan mensosialisasikannya terhadapa masyarakat. Struktur rumah yang tahan gempa juga harus dikaji terus oleh para ilmuan dan memberitahukannya kepada masyarakat secara terus menerus.

Bagi pemerintah, mereka harus bahu-membahu dengan masyarakat bagaimana caranya menghindari resiko gempa yang waktunya tidak bisa diprediksi.

Memangnya belum ada yang bisa mendeteksi secara akurat kapan sebuah gempa akan terjadi.

Dalam hal gempa, pemerintah Indonesia perlu diingatkan untuk belajar dari pengalaman Jepang sebagai negara yang lebih rawan gempa dibanding Indonesia.

Konon katanya di Jepang, sejak kanak-kanak mereka sudah dilatih bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi gempa bumi. Hal ini bisa ditiru untuk diterapkan disekolah-sekolah di Indonesia.

Pelajaran cara menghadapi gempa di sekolah-sekolah di Indonesia jarang sekali diberikan. Padahal anak-anak merupakan kelompok yang rawan sekali menjadi korban bencana yang tidak bisa diprediksi ini. Dalam musibah gempa terbaru sahaja, puluhan anak yang sedang main games Play Station ditemukan tewas.

Siswa sekolah perlu diberikan panduan praktis tata cara menyelamatkan diri jika gempa sewaktu-waktu mengancam.

Jika sejak kecil disekolah sudah diajarkan cara menyelamatkan diri, hal ini akan menjadi modal ketika mereka dewasa. Mereka akan terbiasa bagaimana ketika keadaan darurat terjadi.

Bahkan di Jepang, setiap pendatang yang akan tinggal lama di negeri sakura itu selalu diberikan pelajaran bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi.

Jepang mempunyai apa yang disebut Pusat Informasi Gempa. Selain menyediakan brosur tata cara menyelamatkan diri, lembaga ini juga menyediakan film tentang gempa dan latihan singkat evakuasi ketika gempa terjadi.

Hal-hal seperti inilah yang semestinya dipikirkan oleh pejabat dan anggota parlemen Indonesia. Anggota parlemen yang sering ‘study banding’ ke luar negeri dengan uang rakyat, perlu mencontoh apa yang dipraktekan oleh Jepang ini. Janganlah ‘study banding’ itu seolah hanya untuk berjalan-jalan sahaja tanpa hasil yang maksimal.

Anggota parlemen bisa berperan aktif mendorong pemerintah untuk mendirikan Pusat Informasi Gempa di Indonesia seperti di Jepang. Pusat informasi ini perlu dibangun di daerah-daerah di Indonesia sehingga bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pemerintah lewat departemen pendidikan juga perlu memikirkan bagaimana menyediakan informasi gempa dan cara-cara praktis evakuasi di sekolah-sekolah. Anak-anak mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) harus terus diingatkan cara menghindari musibah gempa.

Jika mereka sudah terlatih cara menghindari gempa karena seringnya ‘simulasi latihan’ di sekolah, maka korban jiwa dari gempa yang tidak terduga datangnya bisa diminimalisir.

Inilah tentunya hal-hal penting cara penanggulangan musibah yang perlu dipikirkan oleh pejabat dan pihak berwenang setelah pilihan raya berakhir.

Bukan saatnya lagi para calon pejabat ‘mencari muka’ dihadapan rakyat agar dipilih. Adalah waktunya bagi mereka untuk mengabdi kepada rakyat termasuk bagaimana mencari jalan keluar agar korban rakyat jelata bisa dikurangi ketika musibah datang.

Karena musibah seperti gempa tidak memandang waktu, bisa pada masa pilihan raya atau bukan, bahkan di bulan suci Ramadhan sekalipun, maka adalah tugas semua lapisan masyarakat untuk selalu siap siaga dalam menghadapinya.

Bacalah di koran hari ini

Dua orang lelaki tua dan muda

Mati bersama berpelukan

Pencopet tua dan pengemis sahabat sejati

(Ebiet G. Ade)

Itulah bagian dari syair lagu yang dikumandangkan penyanyi balada Indonesia Ebiet. G. Ade berjudul ‘Pengemis dan Tukang Copet.’

Lagu itu sungguh menyentuh hati karena menggambarkan bagaimana kemiskinan telah menyebabkan dua anak manusia terpaksa menjalani profesi sebagai pengemis dan pencopet.

Si kakek tua terpaksa mencopet karena tidak mampu lagi bekerja sementara si anak terpaksa mengemis karena hidup sebatang kara (tidak punya orang tua dan sanak saudara).

Persamaan nasib menghadapi beratnya hidup telah mengantarkan mereka menjadi sahabat sejati sampai ajal menjemput mereka bersamaan.

Seandainya keadaan pengemis seperti yang digambarkan Ebiet memang benar adanya, apakah tepat jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram menjadi pengemis?

Memangnya MUI Sumenep, Madura, Jawa Timur, baru-baru ini mengeluarkan fatwa haram mengemis. Fatwa ini juga di dukung oleh MUI pusat di Jakarta dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.

Tentu sahaja, pengeluaran fatwa haram ini langsung mengundang tengkarah di Indonesia.

Bagi yang mendukung seperti Kyai Syafraji, Ketua MUI Sumenep, pengharaman mengemis adalah tepat karena beberapa alasan. Pertama, mengemis menjadikan diri pelakunya hina dihadapan orang lain. Kedua, mengemis merugikan dan mengganggu ketentraman orang lain. Ketiga, mengemis membuat orang malas bekerja.

Kyai Syafraji tentunya memberikan alasan seperti itu karena melihat realitas dilapangan ternyata ada diantara pengemis yang memang meresahkan masyarakat dan kelihatannya secara fisik mampu untuk mencari pekerjaan.
Bagi yang kontra dan tidak setuju dengan pengharaman tersebut, mereka mempertanyakan alasan yang dijadikan sebab haramnya mengemis. Apalagi tidak ada teks Al-Quran atau hadits yang jelas-jelas melarang menjadi pengemis.

Ertinya pengharaman mengemis harus melihat teks dan konteks pada masyarakat mana hal itu bisa diharamkan. Tentunya, pengharaman mengemis tidak sama dengan haramnya memakan daging babi yang sudah jelas-jelas disebutkan Al-Quran.

Jika membuat pelakunya menjadi hina dijadikan alasan, ini berarti semua pekerjaan yang bisa membuat seseorang hina harus diharamkan. Pertanyaannya hina di mata siapa? Hina di mata sesama manusia atau hina dihadapan Allah? Apakah menjadi pemulung barang-barang bekas yang dimata masyarakat seolah ‘hina’ dimata Allah juga hina?

Begitu juga alasan merugikan orang lain dan membuat pelakunya bermalas-malas perlu dikritisi. Misalkan, jika mengemis karena alasan cacat, sudah tua renta dan tidak bisa bekerja atau anak kecil yang tidak punya sanak saudara seperti disebutkan Ebiet G. Ade diatas, haruskah juga diharamkan?

Pengharaman itu tentunya merupakan niat baik dari ulama dan kyai di Sumenep, Madura untuk mendorong para pengemis agar meninggalkan profesi tersebut dan mencari alternative pekerjaan lain dan tidak bermalas-malasan.

Hanya sahaja dalam pandangan saya, melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum merata, pengeluaran fatwa itu kurang tepat..

Beberapa alasan bisa disebutkan mengapa fatwa MUI Sumenep Madura itu tidak tepat dan perlu ditinjau ulang.

Pertama, MUI perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kategori-kategori pengemis yang diharamkan. MUI tidak bisa mengeneralisir semua kegiatan mengemis haram.

Kedua, sangat disayangkan bahwa fatwa haram itu tidak dibarengi dengan memberikan alternative atau solusi dari MUI bagaimana para pengemis miskin itu mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ertinya, perut lapar tidak bisa dicarikan solusinya hanya dengan mengeluarkan fatwa haram. Sulitnya lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bisa jadi merupakan salah satu alasan mengapa mereka kaum miskin menjadi pengemis.

Ketiga, fatwa haram mengemis tanpa kategorisasi dan bersipat generalisir secara tidak langsung telah menghalangi kaum Muslimin yang ingin bersedekah dan membantu pengemis. Penangkapan beberapa orang yang ketahuan bersedekah kepada pengemis seperti diberitakan beberapa koran di Jakarta sungguh melanggar hak asasi manusia seseorang untuk bersedekah.

Bagi sebagin masyarakat, penyaluran sedekah merasa lebih utama diberikan langsung kepada orang miskin pengemis yang jelas nampak dihadapan mata daripada disalurkan lewat lembaga yang terkadang kurang terpercaya dan dikhawatirkan bantuan tersebut tidak diterima langsung oleh yang berhak.

Keempat, fatwa haram tersebut berarti telah memutus jalan rezeki bagi pengemis cacat dan miskin yang betul-betul membutuhkan.

Menurut buku-buku yang mengulas teori kemiskinan, ada beberapa kategori atau kelompok orang miskin. H.R. Rodgers (2000) dalam bukunya American Poverty in a New Era of Reform menyebut dua kategori kemiskinan yaitu ‘kultural’ dan ‘struktural.’

Salah satu ciri miskin ‘kultural’ adalah mereka yang miskin karena keterbatasan fisik dan tenaga sehingga tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kelompok pengemis dari kalangan orang-orang cacat dan orang tua jompo bisa dikategorikan kepada kelompok kemiskinan kultural ini.

Ada juga kelompok orang miskin struktural. Mereka adalah masyarakat yang miskin karena kebijakan pemerintah tidak berpihak terhadap mereka. Ertinya, mereka miskin karena terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatif yang tidak memberikan akses kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kehidupannya.

Selain dua kategori tadi, ada juga kelompok orang miskin yang pura-pura miskin karena memang mereka malas untuk bekerja. Pengemis yang badannya sehat dan tenaganya kuat masuk dalam kategori ini.

Nampaknya, fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI Sumenep ini ditujukan kepada kelompok pengemis jenis ini.

Melihat kelemahan-kelemahan fatwa diatas, akan lebih baik kalau MUI mengeluarkan fatwa sekaligus memberikan solusi alternatifnya lewat fatwa itu secara bersamaan.

Ertinya sebelum mengeluarkan fatwa haram alangkah baiknya jika para ulama dan kyai secara serius mencari dan merumuskan solusi-solusi alternative bagi pengurangan jumlah pengemis.

Dalam hal ini MUI sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah yang berwenang untuk mengkaji solusi alternatifnya sebelum fatwa dikeluarkan.

Jika mereka tidak hati-hati dan tidak memberikan jalan keluar bagi para pengemis dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain fatwanya tidak akan efektif juga berbahaya bagi kelangsungan hidup pengemis karena tidak ada lagi yang mau memberikan sedekah kepada pengemis.

Jika itu terjadi, dikhawatirkan cerita pengemis dan pencopet tua yang mati karena kelaparan seperti disebutkan Ebiet G. Ade dalam lagunya justru akan banyak terjadi dan terus berulang.

Tanpa pengkajian yang komprehensip, boleh jadi fatwa haram tersebut bukannya memberikan manfaat tetapi justru kontra produktif dan mubadzir.

Satu hari sebelum menyambut datangnya bulan Ramadhan saya mendapatkan banyak sms (short message service) dan e-mel dari sahabat dan saudara dekat.

Rata-rata mereka memohon maaf apabila pernah melakukan kesalahan sambil tak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.

Tentunya tradisi meminta maaf menjelang puasa ini alangkah baik dan perlu dilestarikan. Ini ertinya orang masih sadar dan ingat bahwa selama mereka berinteraksi social dengan sesama manusia selalu ada kesalahan dan khilaf, karena memang manusia adalah mahalul khoto wa nisyan (tempat berbuat salah dan lupa).

Selain tradisi menyucikan diri meminta maaf, kebiasaan lain masyarakat Indonesia menyambut ramadhan adalah berziarah kubur.

Ini juga kebiasaan yang baik iaitu sebagai pengingat bahwa pada akhirnya manusia akan meninggal. Sekaya dan setinggi apapun jabatan seseorang, pada akhirnya akan dikuburkan dengan hanya membawa selembar kain putih yang membalutnya. Tidak lebih.

Ziarah kubur juga sebagai rasa syukur bahwa seseorang masih diberikan usia oleh Allah untuk menjalankan puasa, tidak seperti saudara-saudaranya yang sudah wafat dan dikuburkan. Mereka sudah tidak sempat lagi menyambut bulan puasa yang penuh dengan berkah dan ampunan.

Ada satu yang menarik diantara berpuluh-puluh sms yang saya terima itu, kurang lebih isinya sebagai berikut: “Selamat Datang di Ramadhan Big Sale! Jangan Lewatkan, Obral Pahala Besar-besaran, Diskon (discount) dosa sampai 99%. Ini bukan basa-basi.”

Awalnya saya hanya tersenyum mendapatkan sms seperti itu, ini pasti dari sahabat saya yang suka iseng dan bercanda.

Memangnya isi sms itu sepertinya hanya ingin melucu (guyon) atau main-main sahaja, tetapinya setelah saya telaah, betul juga apa yang disampaikan teman saya lewat sms itu.

Kita patut menyambut Ramadhan ini dengan penuh gembira dan semangat menjalankannya dengan sepenuh hati.

Bagaikan sebuah toko yang sedang mengadakan big sale, Ramdhan juga bisa dikatakan seperti itu.

Kehadirannya sungguh ditunggu-tunggu umat Islam karena hanya satu bulan dalam satu tahun. Karena waktunya yang hanya satu bulan itu, maka seperti kegiatan ‘big sale’ pakaian atau elektronik tentunya ditunggu-tungggu oleh para pembeli.

Kata Rasulullah, sepuluh hari pertama bulan ramadhan berisi rohmat, sepuluh hari kedua berisi magfirah (ampunan) dan sepuluh hari akhir merupakan masa pembebasan dari api neraka.

Dengan ungkapan Rasulullah diatas, adalah tidak salah kalau bulan ramadhan ini diibaratkan sebagai ‘big sale’ pahala dan rahmat dari Yang Maha Kuasa.

Dengan sifatnya yang Maha Pemurah, Allah memberikan keistimewaan dilipatgandakannya semua pahala pada bulan ramadhan. Karenanya, adalah waktu yang tepat bagi umat Islam selain berpuasa di siang hari, juga memperbanyak membaca Al-Quran, banyak bersedeqah dan khusu’ dalam melaksanakan sholat malam seperti tarawih.

Pada bulan ini Allah membuka lebar-lebar pintu maaf-Nya, sebab itu umat Islam harus memanfaatkan waktu ini untuk berintrospeksi diri, mensucikan segala dosa dan khilaf dengan bertaqorrub kepada Ilahi.

Umat Islam perlu berlomba-lomba memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bukankah masa ‘big sale’ ini hanya berlaku dari tanggal 22 Ogos sampai 20 september sahaja. Jangan lewatkan masa ini, karena kita tidak tahu kalau umur kita tidak sampai pada bulan puasa berikutnya.

Sejak awal kedatangannya, umat Islam harus bersungguh-sungguh menjalankannya supaya mendapatkan hadiah utama malam ‘lailatul qodr”.

Malam yang kata Rasulullah ada di malam ganjil sepuluh malam terakhir bulan ramadhan adalah malam keutamaan lebih baik dari seribu bulan seperti dikabarkan Al-Quran.

Sungguh mulia bulan ‘big sale’ ini, karena Allah tidak membatasi peserta dan pemenang utamanya. Siapapun dia asal beriman bisa berlomba-lomba untuk menggapai keutamaan sebuah malam yang lebih baik dari lapan puluh tahun yaitu ‘lailatul qodr’.

Bulan penuh keberkahan dan ‘big sale’ pahala ini jangan disia-siakan. Jangan sampai umat Islam lebih mendahulukan memburu ‘big sale’ pakaian dan perhiasan serta pernak-pernik duniawi daripada berlomba-lomba beribadah menggapai ‘big sale’ pahala di bulan puasa.

Memangnya bukan rahasia bahwa moment bulan ramadhan ini juga ada yang menjadikannya sebagai masa ‘big sale’ dalam arti materi yang sebenarnya.

Lihatlah outlet-outlet pakaian di Jakarta dan Bandung, mereka sejak awal-awal puasa sudah menawarkan discount besar-besaran untuk produk-produk pakaian.

Apalagi pada seminggu akhir ramadhan menjelang hari raya lebaran. Pusat-pusat belanja di Bandung biasanya penuh sesak dengan para pembeli pakaian dan belah.

Adalah sudah menjadi tradisi baik itu di kampong ataupun di kota di Indonesia kalau di hari raya mereka memakai baju, perhiasan atau kendaraan baru.

Bagi orang-orang di kampong tentu sangatlah wajar kalau mereka membeli pakaian baru menjelang lebaran. Karena dengan keterbatasan uang, biasanya mereka hanya bisa membeli baju baru di masa iedul fitri sahaja, apalagi anak-anak mereka.

Bagi anak-anak di kampong, hari raya lebaran sangat identik dengan memakai baju dan sepatu baru. Bukan rahasia lagi bahwa bagi anak-anak di kampong, membeli baju baru hanya satu kali sahaja dalam setahun.

Agama pun tidak melarang, bahkan menganjurkan umat Islam untuk menyambut hari iedul fitri sebagai hari kemenangan dan sudah sepantasnya merayakannya dengan penuh gembira.

Tetapinya, jangan sampai kesucian ramadhan dan kemeriahan hari raya iedul fitri dinodai dengan nafsu serakah manusia untuk berpoya-poya dan show off kemewahan.

Janganlah masa akhir ramadhan justru dijadikan ajang untuk pamer kemewahan dunia dan materi. Lebih baik kelebihan rizki dari orang-orang kaya itu dishadaqohkan untuk membantu faqir miskin terutama yang berada di kampong-kampung.

Janganlah justru orang-orang kota yang sudah terinfeksi virus konsumerisme menularkannya kepada masyarakat kecil terutama remaja di kampong-kampung.

Pamer baju dengan merk terkenal dan kendaraan mewah ke kampong-kampung diakhir masa ramadhan ketika mudik, harus betul-betul dihindari oleh para orang kaya dari kota.

Masa ‘big sale’ pahala dan ampunan selama ramadhan seharusnya dijadikan masa untuk berintrospeksi para kaum kaya untuk membantu kelompok ekonomi lemah yang kurang beruntung.

Masa ‘big sale’ pahala adalah masa yang paling tepat bagi kaum ‘the have’ untuk mengeluarkan zakat, infak dan shodaqoh dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha ilahi.

Hasil ibadah di bulan ‘big sale’ pahala yang menjadikan orang kaya lebih toleran dan peduli dengan kaum dhuafa itulah yang harus ditonjolkan di akhir ramadhan.

Bukannya hasil perburuan ‘big sale’ material seperti membeli pakaian mahal, perhiasan dan mobil mewah yang ditunjukkan kepada para kaum miskin dengan tujuan ingin dipandang sebagai orang sukses.

Mari kita sambut bulan ‘big sale’ pahala dan kebaikan ini dengan sebenar-benarnya, sehingga diakhir ramadhan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bersih kembali fitri dan menjadi mutaqin sejati.

Ingatlah bahwa tujuan utama puasa bulan ramadhan adalah menjadi orang yang betul-betul bertaqwa. Orang bertaqwa adalah orang yang selalu merasakan kehadiran Allah ketika berbuat baik, dan karenanya perbuatannya penuh keikhlasan dan bukan berpura-pura.

Bukankah ciri utama orang bertaqwa seperti disebut Al-Quran (Surat Al-Baqoroh: 4) adalah orang yang percaya kepada yang Maha Ghaib yang selalu hadir memperhatikan segala amal perbuatannya.

Jika sifat muttaqin telah melekat dalam diri seorang Muslim yang berpuasa, jangankan berbuat jahat, makan atau minum ketika sedang berada sendirian di ruang kantor pun tidak akan dia lakukan, karena dia tahu Dzat Yang maha Ghaib selalu memperhatikannya kemanapun dia pergi.

Naik Kereta Api Tut…Tut…Tut

Siapa Hendak Turut, Ke Bandung, Surabaya

Bolehlah naik Dengan Percuma

Ayo Kawanku Lekas Naik, Keretaku Tak berhenti Lama

(Naik Kereta Api: Ciptaan Ibu Sud)

Itulah salah satu syair lagu populer anak-anak yang sering dinyanyikan oleh para pelajar Taman Kanak-kanak atau Tadika di Indonesia.

Tidak ada data akurat kapan lagu itu mulai diciptakan dan dinyanyikan. Yang pasti sejak saya masih belajar di tadika pada tahun 1979, lagu itu sudah populer.

Syairnya yang mudah dihapal dan irama lagunya yang riang membuat anak-anak senang dan gembira ketika menyanyikannya. Para guru biasanya menyanyikan lagu itu sambil mengenalkan sebuah kendaraan panjang bernama kereta api kepada anak-anak.

Meskipun ada yang mengkritik bahwa lagu itu kurang mendidik karena salah satu liriknya mengajarkan anak-anak untuk tidak bayar ketika naik kereta api, toh anak-anak merasa senang dan takjub dengan kendaraan berlokomotif yang berbunyi tut tut itu.

Kenangan dan image bahwa kereta api adalah sebuah alat transportasi yang nyaman dan cepat mengantarkan penumpangnya sampai ke tempat tujuan selalu mengendap di otak anak-anak sampai mereka dewasa, termasuk saya.

Artinya, image naik kereta adalah nyaman, cepat dan tepat waktu. Jarak antara Bandung dan Surabaya yang jauh, seperti digambarkan lagu di atas akan lebih nyaman jika ditempuh dengan kereta api daripada dengan bis.

Tetapinya, image naik kereta yang nyaman seperti disebutkan dalam lagu diatas seolah hilang ketika pada minggu lalu saya mencoba naik Kereta Rel Listrik (KRL) kelas ekonomi jurusan Bogor-Jakarta.

Tidak seperti MRT di Singapura, KRL jurusan Bogor-Jakarta mempunyai beberapa jenis atau kelas. Mulai dari kelas ekonomi non-AC (Air Conditioned), Economi dengan AC, sampai KRL express ber-AC yang tentunya ongkosnya lebih mahal.

KRL ekonomi non-AC lah yang banyak dipilih oleh warga yang ada di Bogor atau Depok yang ingin bepergian ke Jakarta. Alasan ongkosnya lebih murah yang menjadi pertimbangan para penumpang kereta api jenis ini, termasuk mahasiswa yang bedompet tipis.

Saya mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah ketika bepergian dengan KRL kelas ekonomi dengan ongkos murah ini.

Ternyata kehidupan real masyarakat bawah atau ’wong cilik’ dengan jelas bisa disaksikan dalam kereta api.

Miniatur masyarakat Indonesia yang mayoritas kalangan ekonomi lemah akan terlihat jelas terlihat di depan mata.

Kehidupan mereka seolah kontras dan nampak ironis dengan julukan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan kemegahan gedung-gedung bertingkat dan banyaknya konglomerat kaya berkendaraan mewah  seperti Mercedez Benz atau BMW keluaran terbaru.

Kalangan wong cilik bukan hanya menjadikan kereta api jenis ini sebagai alternatif alat transportasi murah ketika bepergian. Beberapa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pun banyak yang menjadikan keberadaan KRL ini sebagai ladang mencari rejeki.

Miniatur orang-orang miskin yang berusaha mempertahankan hidup bisa dilihat dengan jelas di kereta ini. Mulai dari para pengamen jalanan yang menyanyi sebisanya untuk mendapatkan upah uang recehan, pedagang asongan, orang cacat peminta-minta, sampai pencopet  bisa kita temukan di kereta ini.

Tentunya para pedagang kecil, pengamen dan peminta-minta itu adalah mereka yang kurang beruntung secara ekonomi dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Para pedagang kecil, silih berganti hilir mudik menawarkan barang dagangannya kepada para penumpang. Dalam lima menit sahaja, bisa kita temukan lebih dari lima orang pedagang asongan dengan jenis dagangan yang berbeda-beda menawarkan jualannya.

Ada yang berteriak-teriak ”yang haus-yang haus, air minum aqua botol hanya 500 rupiah”. Mereka bersahutan dengan pedagang lainnya yang menawarkan, lontong, tahu, kacang dan jenis-jenis makanan kecil lainnya dengan harga terjangkau.

Ada juga yang kreatif menawarkan dompet, jepit, kaus kaki bahkan kalkulator. Mungkin mereka paham bahwa salah satu kelompok pengguna jasa kereta ini adalah para mahasiswa dan pelajar dari keluarga ekonomi pas-pasan.

Kehidupan pedagang kecil dengan omset kurang dari seratus ribu rupiah itu, bersaing dengan para pengamen yang menyanyikan lagu-lagu Indonesia yang mereka hapal dengan harapan mendapatkan imbalan uang recehan dari para penumpang kereta.

Ditambah lagi kerasnya kehidupan para penyandang cacat yang sama-sama ikut mengais rezeki meminta uluran sedeqah dari para penumpang kereta api jenis ini. Mereka terpaksa mengemis dengan ’menjual’ keterbatasan pisiknya demi belas kasihan para pemberi di KRL ekonomi karena dilarang mengemis pada KRL express ber-AC.

KRL ekonomi seolah menjadi wadah bagi semua kalangan terutama masyarakat kecil untuk bertemu dan bersosialisasi.

KRL tidak hanya tempat jual beli para kelompok wong cilik ini, tetapi juga sebagai pembelajaran bagi penumpang untuk peka dan bersimpati dengan nasib sesamanya.

KRL juga menjadi pembelajaran bagi penumpangnya untuk mempunyai sipat sabar, toleran dan peduli dengan orang lain. Sabar karena selain harus bergelut dengan panas suhu udara tanpa AC dan berjubelnya penumpang, KRL ekonomi juga terkadang lambat dan sering berhenti.

Harus toleran dan peduli karena melihat perjuangan masyarakat ’wong cilik’ yang ternyata berjuang lebih keras dan susah dalam mempertahankan kehidupan. Bahkan saking kerasnya kehidupan di KRL ini, para penumpang pun harus sigap dan hati-hati dengan aksi para pencopet bertangan jahil.

Bagi saya,  sungguh melakukan perjalanan ke Jakarta dengan KRL seperti memotret perjalanan hidup manusia.

Dalam perjalanan hidup manusia itu ternyata ada kelembutan, kerasnya persaingan ekonomi, kerja keras mencari uang, kepasrahan, harapan dan kepedulian.

Potret kehidupan yang keras, berliku dan harus penuh kesabaran tentunya tidak akan terlihat bila menggunakan KRL Express ber-AC dengan penumpangnya yang kelihatan lebih seragam dengan pakaian yang bersih dan tidak terganggu dengan hilir mudik para pengamen, pedagang asongan, pencopet atau bahkan pengemis.

Nampaknya, para pejabat negara atau para konglomerat kaya perlu belajar dari potret kehidupan orang-orang kecil di KRL tadi.

Kalau pemerintah sering bersuara lantang bahwa tingkat kemajuan ekonomi Indonesia termasuk maju dan pengangguran bisa diatasi, maka alangkah bijaknya jika mereka sekali-sekali mencoba bepergian dengan KRL kelas ekonomi.

Dengan pengalaman naik KRL, semoga pejabat dan orang kaya terketuk hatinya untuk bersama-sama berusaha meningkatkan tarap hidup kelompok ekonomi lemah ini.

Saya tidak tahu harus darimana memperbaiki situasi di KRL demi kenyaman penumpangnya tapi sekaligus mencarikan jalan keluar bagi para pengais rezeki kelompok ’wong cilik’ yang diuntungkan dari keberadaan KRL jenis ini.

Jika para pedagang asongan, pengamen dan pengemis dilarang menaiki KRL, disatu sisi memang membuat penumpang lebih nyaman. Tapi disisi lain tempat mencari nafkah bagi kelompok ekonomi lemah akan tergusur.

Adalah Pekerjaan Rumah (PR) bagi pejabat yang berkepentingan untuk mencari solusinya. Jika memang terpaksa para pedagang itu harus dilarang, maka akan bijak jika pemerintah memberikan alternatif tempat dimana seharusnya mereka berjualan.

Mudah-mudahan solusinya bisa segera ditemukan, sehingga suasana nyaman bepergian dengan kereta api seperti yang dibayangkan anak-anak ketika menyanyikan lagu ”Naik Kereta Api” bisa segera terwujud tanpa merugikan ’wong cilik’ yang kehilangan tempat mencari nafkah.

Jika anda sedang berada di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta dan melihat rombongan wanita berkerudung yang sedang duduk dilantai sambil berbual dan disampingnya banyak bag-bag besar, maka bisa dipastikan mereka adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat bekerja di luar negara.

Begitu juga di Bandara Changi, para TKI yang sedang transit untuk berangkat ke Timur Tengah banyak kita jumpai dan mudah dikenali.

Dari sederhananya cara berpakaian dan penampilan seadanya, adalah sangat mudah membedakan para TKI ini dengan calon penumpang lainnya yang akan bepergian bisnis, berlibur atau sekolah ke luar negara.

Para TKI ini adalah para ”pahlawan (wira) devisa negara” yang banyak bekerja di Saudi Arabia, Malaysia, Korea atau juga Singapura.

Meskipun kebanyakan mereka berasal dari desa atau kampung-kampung di Indonesia dan bekerja di sektor non-formal (kebanyakannya menjadi pembantu rumah tangga), jasa mereka terhadap negara amatlah besar. Kira-kira 3,3 milliar dollar Amerika per tahun, devisa Indonesia disumbang oleh para TKI ini.

Tetapinya, sejak tanggal 26 Juni 2009, pemandangan melihat kerumunan para TKI di Bandara Soekarno Hatta, tidak akan dijumpai lagi. Pasalnya pemerintah Indonesia sejak tanggal itu menghentikan pengiriman TKI ke luar negera.

Alasan penghentian itu dikarenakan banyaknya kasus-kasus TKI  bermasalah di luar negeri terutama di Malaysia. Memangnya, TKI yang legal sahaja ada sekitar 1 juta orang bekerja di Malaysia ini, ditambah lagi TKI yang ilegal yang jumlahnya cukup banyak.

Gencarnya pemberitaan di media massa di Indonesia tentang kasus penyiksaan TKI di luar negeri, mengundang banyak kalangan terutama aktivis buruh migran mendesak pemerintah untuk bertindak tegas.

Kasus yang terbaru adalah dugaan disiksanya TKI bernama Siti Hajar di Malaysia. Selain mengalami penyiksaan fisik, Siti juga tidak mendapatkan gaji selama kurang lebih 34 bulan bekerja di Malaysia. Kasus penganiayaan ini sedang diproses oleh pengadilan di Malaysia.

Pertanyaannya, apakah penghentian pengiriman TKI keluar negeri itu merupakan solusi terbaik yang dilakukan pemerintah Indonesia?

Penghentian ini tentunya menjadi tengkarah di Indonesia. Ada yang setuju (pro) dan ada juga yang tidak setuju (kontra).

Bagi yang setuju, mereka berpendapat bahwa langkah pemerintah ini sudah tepat dan perlu didukung. Pemerintah dianggap menjaga martabat bangsa dengan penghentian ini. Kasus penganiayaan TKI yang berulang-ulang dianggap telah melecehken kehormatan warga Indonesia.

Kelompok ini berpendapat bahwa kasus yang terekspos oleh media ini hanya sedikit sahaja dan bagaikan fenomena ’gunung es’ iaitu kasus yang tidak muncul kepermukaan diyakini lebih besar dan banyak.

Kelompok ini mendesak pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI sampai pemerintah bisa menjamin tidak akan terulang lagi adanya TKI yang disiksa di luar negara bagaimanapun caranya.

Pendapat kedua tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menghentikan program pengiriman TKI ke luar negara. Kelompok ini berpendapat bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan yang salah dengan menghentikan pengiriman TKI tersebut.

Bagi kelompok ini, janganlah karena ’nila setitik’ rusak ’susu sebelanga’. Artinya, janganlah karena satu dua kasus penganiayaan yang menimpa TKI di generalisir sehingga membatalkan TKI lain yang jumlahnya ratusan ribu yang berharap bisa bekerja di luar negara.

Negara tidak semestinya menghentikan pengiriman TKI karena ini berarti menghilangkan kesempatan kerja di luar negeri yang merupakan alternatif untuk menghasilkan uang.

Dengan adanya pengiriman TKI, adalah peluang bagi masyarakat dengan pendidikan rendah untuk bekerja sebagai buruh, atau pembantu rumah tangga di luar negara dengan gaji yang menjanjikan.

Selama pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja  dengan gaji yang cukup di tanah air bagi para TKI, adalah tidak bijaksana kalau pemerintah menyetop pengiriman ini.

Menurut pandangan saya, mau di stop selamanya atau mau dilanjutkan, keputusannya ada di tangan pemerintah.

Hanya sahaja, pilihan pemerintah untuk memberhentikan atau meneruskan mengirim TKI harus dibarengi dengan jalan keluarnya yang ’win-win solution’ bagi TKI.

Jika memang pemerintah mau memberhentikan pengiriman TKI selamanya, maka pemerintah harus menjamin ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.

Pertanyaannya, bisakah pemerintahan Dr. Yudhoyono terutama kementrian (departemen) tenaga kerja menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para calon TKI tersebut.

Memangnya, para TKI yang bekerja non-formal di luar negara itu, adalah terpaksa sahaja sebabnya tidak mempunyai pekerjaan di Indonesia.

Bagi mereka, bekerja di Indonesia yang berarti dekat dengan keluarga dan sanak saudara tentunya akan lebih mereka pilih daripada harus bekerja di luar negara.

Mereka tentunya memilih bekerja di Indonesia meskipun gajinya kecil daripada bekerja di luar negara dengan gaji besar. Peribahasa ’lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang’ bisa menggambarkan situasi atau pilihan para TKI tersebut.

Tentunya ’hujan emas di negeri sendiri’ adalah yang sangat mereka pilih dan harapkan.

Jika pemerintah tidak bisa menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan di tanah air, maka adalah tidak bijak jika pemerintah menghentikan pengiriman TKI. Nampaknya penghentian pengiriman bukanlah solusi terbaik.

Yang perlu dikaji dan dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya agar pengiriman TKI terus dilanjutkan dan penyiksaan TKI bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Pemerintah perlu ’membuka mata lebar-lebar’ bahwa meskipun ada beberapa kasus penyiksaan, ternyata minat masyarakat untuk bekerja di luar negara masih sangat tinggi.

Bagi para calon TKI mereka percaya bahwa nasiblah yang akan membawa mereka mendapatkan majikan yang baik atau jahat. Mereka yakin dimanapun mereka bekerja kalau nasibnya baik maka keberuntungan akan memihak mereka.

Ini tentunya disebabkan karena motif TKI yang ingin bekerja di luar negara adalah untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Kebanyakan mereka berasal dari daerah-daerah pedesaan atau kampung-kampung di Jawa.

Tentunya minat itu akan bertambah tinggi kalau pemerintah bisa menjamin keselamatan warganya yang menjadi TKI.

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi musibah atau penganiayaan TKI di luar negara. Tentu sahaja ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, TKI, agen-agen TKI dan juga media massa.

Pertama, pemerintah harus mengirimkan TKI yang benar-benar dibekali dengan skill dan pengetahuan yang cukup tentang tanggung jawab dan tugas mereka ketika bekerja di luar negara.

TKI yang jelek skill-nya akan menimbulkan konflik antara majikan dan TKI yang bersangkutan karena majikan tidak puas dengan hasil kerjanya.

Kedua, pemerintah harus mengirimkan TKI yang betul-betul telah berusia dewasa dan mampu berbahasa inggris.

Agen-agen nakal yang mengirimkan TKI yang masih anak-anak tapi dipalsukan usianya harus ditegur dan ditindak. TKI yang belum dewasa dan tidak bisa berbahasa inggris bisa menyebabkan adanya misunderstanding  dan konflik antara majikan dan TKI dimana dia bekerja.

Ketiga, pemerintah terutama departemen tenaga kerja harus bisa mengusahakan MoU (kesepakatan) dengan pihak negara tujuan, yang memihak kepada para TKI di luar negeri. Contohnya, pemerintah harus bisa meloloskan peraturan bahwa TKI berhak menyimpan passport-nya sendiri sehingga  ketika ada masalah bisa lapor ke pihak polis dan bisa pergi meninggalkan majikannya.

Selama ini, passport TKI di luar negeri dipegang dan disimpan oleh majikan di tempat mereka bekerja. Sehingga jika terjadi penganiayaan, TKI tersebut tidak bisa kabur karena tanpa dokumen.

Keempat, media massa di Indonesia juga harus adil, jangan hanya memberitakan kesedihan yang menimpa TKI di luar negeri, tetapi juga harus memberitakan TKI-TKI yang berhasil yang tentunya lebih banyak.

Dengan strategi dan usaha semua pihak yang maksimal, saya yakin keselamatan TKI di luar negeri bisa dijamin dan dilindungi. Jika hal itu bisa dilakukan maka penghentian pengiriman TKI ke  luar negeri tidak perlu dilakukan. Bukankah penghentian itu juga berarti pengurangan peluang kerja bagi masyarakat dan pengurangan bagi devisa negara?

Siapa tak kenal Yogyakarta atau Yogya? Kota ini merupakan salah satu kota tujuan wisata terkenal di Indonesia. Jalan Malioboro, budaya makan lesehan, biaya hidup yang murah dan sebutan kota pelajar telah menjadi ikon bagi kota ini.

Sejak abad 18 dan puncaknya di tahun 1970-an sampai awal 1990-an, kota ini juga terkenal dengan budaya bersepeda ”onthel” (sepeda unta). Kalau pergi ke Yogya di era itu, anda akan disuguhi pemandangan hilir mudik orang bersepeda di jalan-jalan utama di Yogyakarta. Tua-muda, kaya-miskin, pejabat ataupun rakyat tanpa sungkan akan mengayuh sepeda ketika bepergian. Ke sekolah, ke kantor, ke pasar ataupun hanya sekedar jalan-jalan santai di sore hari, masyarakat Yogya lebih senang menggunakan sepeda.

Tapi cobalah anda pergi ke Yogya sekarang, pemandangan indah dan suasana teduh melihat orang naik sepeda sudah digantikan dengan kemacetan dan polusi udara para pengendara sepeda motor. Pengalaman seperti inilah yang saya lihat dan rasakan ketika minggu lepas bepergian ke Yogya.

Keramahan penduduk bersepeda yang menyapa di jalanan sambil melambaikan tangan, telah tergantikan oleh bisingnya suara klakson (horn) dan berebut jalan ingin saling mendahului para pengendara sepeda motor.

Sambil makan Gudeg lesehan dipinggir jalan Malioboro, pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan: mengapa kebiasaan naik sepeda itu seakan hilang dari budaya masyarakat Yogya? Dampak negatif apa yang timbul? Dan  bagaimana cara mengembalikan budaya yang ramah lingkungan itu?

Semakin meningkatnya ekonomi masyarakat, kurangnya sarana jalan khusus untuk jalur sepeda dan banyaknya pendatang dari kota lain menjadi alasan utama terpinggirkannya budaya naik sepeda masyarakat Yogyakarta.

Memangnya, daya beli masyarakat (ekonomi) yang meningkat berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan mereka untuk membeli sepeda motor. Dulu, sepeda motor adalah barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi sekarang tidak. Bahkan mahasiswa dan anak-anak sekolahpun merasa lebih ’gaya’ jika bersepeda motor. Anak-anak muda merasa menjadi ’kampungan’ atau ’ndeso’ jika bepergian dengan sepeda onthel.

Globalisasi ekonomi dan gaya hidup konsumerisme telah mendorong masyarakat untuk lebih memilih sepeda motor daripada sepeda onthel. Tidak hanya sebagai alat transportasi yang lebih cepat tapi juga simbol ’modernisme’.

Ketidakpedulian pemerintah menyediakan jalur khusus bagi pengendara sepeda onthel juga menjadi faktor kurang berminatnya masyarakat mengayuh sepeda ketika bepergian. Pengendara sepeda onthel terus terpinggirkan karena merasa kurang aman (safe) harus berebut jalan dengan pengendara bis, mobil pribadi dan sepeda motor.

Dalam catatan pemerintah Yogya, banyaknya pendatang terutama mahasiswa dari kota lain juga berpengaruh terhadap meningkatnya pemakaian sepeda motor sebagai alat transportasi. Hampir lapan puluh peratus masyarakat Yogya sekarang memilih sepeda motor sebagai alat bepergian.

Tentunya hilangnya budaya bersepeda onthel yang digantikan dengan sepeda motor mempunyai dampak negatif bagi masyarakat Yogya.

Polusi udara terus meningkat di kota ini. Pencemaran lingkungan ini menjadikan suasana kota Yogya semakin panas, bising dan semerawut. Wajah kota yang dulunya terlihat tertib, aman dan santai seolah hilang tergantikan dengan tidak tertibnya pengendara sepeda motor, dan bisingnya klakson yang dibunyikan.

Tentunya hal ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan penduduk dan pelancong yang ingin datang ke Yogya, tapi juga sedikit-demi sedikit akan merubah budaya dan tata nilai masyarakat Yogya.

Masyarakat Yogya khususnya dan Jawa pada umumnya yang dulunya dikenal dengan budaya alon-alon waton kelakon (biar lambat asal selamat) dan ramah seolah berubah menjadi masyarakat yang tidak sabaran, terburu-buru dan akhirnya cepat marah dan kurang toleran terhadap orang lain.

Lihatlah keterburu-buruan (grasa grusu) orang berkendara sepeda motor sambil membunyikan klakson yang keras menunjukkan hilangnya identitas kesabaran dan keramahan masyarakat Yogya. Budaya egois, ingin menang sendiri dan tidak toleran terhadap sesama pengguna jalan seolah menjadi pemandangan rutin dijalanan kota Yogya. Artinya, budaya konsumerisme dan egoisme sebagai ciri masyarakat metropolis dengan slogan think fast and move fast seolah menggantikan semboyan alon-alon waton kelakon tadi.

Masalah ini harus segera dicarikan jalan keluar dan solusinya terutama oleh pemerintahan daerah Yogyakarta. Adalah sudah waktunya bagi masyarakat Yogya untuk merevitalisasi dan berkampen untuk kembali menggunakan sepeda onthel sebagai ikon kota Yogya yang hilang ini.

Memangnya sudah ada usaha yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat Yogya yang peduli terhadap permasalahan ini. Diantaranya, pada tahun 2002 berdiri kelompok yang disebut dengan Yogya Onthel Community (YOC). Kelompok ini bertujuan untuk mengkampanyekan kembali bersepeda onthel bagi masyarakat Yogya.

Pemerintah Yogya juga sudah berinisiatif dengan menghimbau Pegawai Negeri Sipil (pejabat pemerintah) untuk menggunakan sepeda onthel ketika pergi ke tempat kerja lewat surat edaran  Wali Kota Yogyakarta  Nomor 656/30/SE/2008.

Sayang, himbauan pemerintah dan ajakan kelompok pecinta sepeda onthel untuk kembali naik sepeda ketika bepergian kurang mendapat perhatian dan kurang direspon oleh masyarakat Yogya pada umumnya. Sampai saat ini, sepeda motor tetap menjadi ”raja jalanan” di jalan-jalan utama di Yogyakarta.

Karenanya bertepatan dengan hari lingkungan hidup yang baru saja berlalu bulan lepas, kampen untuk membudayakan naik sepeda mutlak dilakukan kembali oleh pemerintahan Yogyakarta, lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan juga tokoh-tokoh masyarakat pencinta lingkungan di kota ini.

Kampen bahwa budaya bersepeda onthel itu penting dan banyak manfaatnya harus terus disosialisasikan oleh pemerintah.

Memangnya, budaya bersepeda itu mempunyai manfaat yang besar tidak hanya bagi penggunanya tetapi juga bagi kenyamanan kota dan kelestarian lingkungan. Selain menjadi sarana olah raga untuk kesehatan pengendaranya, bersepeda juga merupakan jenis transportasi yang paling murah.

Bersepeda tidak perlu membeli bensin dan tidak perlu membayar mahal uang parkir dan itu berarti berhemat, juga secara tidak langsung ikut menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara yang membahayakan. Slogan bersepeda adalah sehat, murah dan bebas polusi perlu terus di kampenkan ke seluruh masyarakat Yogya, baik itu melalui media elektronik maupun cetak.

Tentunya selain dengan kampen slogan, pemerintah Yogyakarta harus berinisiatif membangun jalur khusus di jalan-jalan utama bagi pengendara sepeda onthel. Tanpa jalur khusus yang disediakan untuk pengguna sepeda ini, jangan berharap kampen slogan kembali bersepeda akan berhasil.

Sangat disayangkan, bahwa kampen para calon presiden yang baru saja berakhir kurang menyentuh isu-isu sekitaran terutama ketika mereka berkampen di kota Yogya.

Jika tidak ada inisiatif dari pemerintah dan masyarakat Yogya akan perlunya kembali membudayakan naik sepeda, maka semakin lama budaya hidup sehat bersepeda yang telah menjadi ikon masyarakat Yogya akan tinggal kenangan.

Kesemerawutan dan ketidaknyamanan berjalan-jalan di kota Yogya akan berpengaruh signifikan terhadap tidak diminatinya kota budaya ini oleh para pelancong baik domestik maupun internasional. Dan itu artinya secara ekonomis pun merugikan masyarakat Yogya.

Nampaknya, penyediaan jalur khusus sepeda dan kampen menghidupkan budaya bersepeda juga tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan kota Yogyakarta tapi juga bagi pemerintahan kota-kota lain di Indonesia.

Jika sarana telah disediakan dan kampen hidup sehat lewat sepeda terus didengungkan oleh pemerintah, saya yakin masyarakat akan dengan senang hati kembali menjadikan sepeda onthel sebagai alternatif transportasi bepergian. Bukankah bersepeda memangnya lebih menyehatkan dan ekonomis.

Kita tunggu, bisakah kota Yogyakarta yang terkenal dengan kota budaya itu mampu mempelopori budaya bersepeda dan menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

Tanggal 10 Juni lepas, bangsa Indonesia khususnya warga Jawa Timur menjadi saksi lahirnya satu lagi ikon Indonesia iaitu diresmikannya jembatan Suramadu.

Jembatan yang menghubungkan kota Surabaya dan pulau Madura (disingkat Suramadu) nampaknya akan melengkapi ikon lain Indonesia seperti Candi Borobudur (Magelang) dan Tugu Monas (Jakarta).

Disebut-sebut sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang 5.438 meter dan lebar 30 meter, jembatan ini menghabisakan biaya sebesar 5,7 triliun rupiah.

Sayangnya, kebanggaan lahirnya ikon baru Indonesia itu seolah ternoda oleh isu-isu politik yang kurang menyenangkan dan menjadi tengkarah.

Memangnya, peresmian jembatan yang dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tepat satu bulan sebelum pilihan presiden.

Para pengamat politik di Indonesia akhirnya ramai menghubungkan peresmian jembatan itu dengan usaha Dr. Yudhoyono menambahkan image bahwa pemerintahannya berhasil menyelesaikan pembangunan jembatan prestisius yang merupakan salah satu landmark Indonesia dan menarik pengundi untuk memilihnya kembali sebagai presiden.

Kita setuju bahwa betul jembatan itu selesai pada masa pemerintahan Yudhoyono. Tetapinya, harus diingat bahwa proses pembuatan jembatan itu memakan waktu sangat panjang. Bahkan ide pertamanya sudah didengungkan oleh Mochamad Noer pada tahun 1950-an ketika menjabat wakil bupati Bangkalan.

Jasa Soeharto, Habiebie, Gus Dur dan terutama Megawati yang memulai pembangunan pisik jembatan itu pada tahun 2003 tidak bisa dilupakan begitu saja. Artinya, proses pembuatan jembatan itu memiliki sejarah panjang dengan hampir semua mantan presiden Indonesia pernah terlibat dalam prosesnya bukan hasil satu orang presiden sahaja.

Dijadikannya jembatan Suramadu sebagai sarana kampen untuk pilihan presiden sangat jelas terlihat. Pada hari peresmian, nampak spanduk dan baliho diatas jembatan tersebut yang menampilkan foto bersama Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan wakilnya, Bupati Bangkalan Fuad Amin, dan wakilnya. Anehnya photo Jusuf Kalla, wakil presiden yang akan menjadi pesaing Yudhoyono pada pilihan raya bulan hadapan tidak tercantum?

Menurut beberapa media di Indonesia disebutkan bahwa tim sukses SBY membagi-bagikan buku bertajuk Harus Bisa! Seni Memimpin Jilid II Ala SBY pada acara peresmian tersebut. Buku ini dengan jelas menunjukkan bagaimana strategi pembangunan SBY kalau dirinya dipilih kembali untuk kedua kalinya menjadi presiden periode 2009-2014.

Terlepas dari tengkarah politik disebalik peresmian jembatan Suramadu itu, yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana dampak positif dan negative jembatan itu bagi masyarakat Jawa Timur terutama suku Madura?

Presiden SBY dalam pidato peresmian jembatan tersebut menyebutkan harapannya agar jembatan itu lebih banyak manfaatnya dan tidak menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat Madura.

SBY mengatakan: “”Dibangunnya jembatan Suramadu ini, masyarakat Madura memiliki tingkat perekonomian yang lebih maju…dengan catatan, kemajuan ini jangan sampai mengganggu karakter dan sifat masyarakat Madura yang religius, islami, yang penuh dengan adat dan tradisi yang mulia.”

Peringatan SBY ini tentunya sangatlah tepat. Sebagaimana pembangunan apapun selalu mempunyai sisi positif dan negatifnya. Karenanya masyarakat justru harus bisa mengambil lebih banyak ‘madu’ (keuntungan) dan meminimalisir ‘racun’ (kerugian) dari pembangunan jembatan Suramadu ini.

Keuntungan kemajuan ekonomi bagi masyarakat Madura dengan dibangunnya infrastructure jembatan itu harus dimaksimalkan. Waktu tempuh antara Madura dan Surabaya yang lebih mudah dan cepat perlu dimanfaatkan oleh masyarakat Madura dari sisi ekonomi.

Pengiriman dan penjualan produk dan karya masyarakat Madura untuk dijual ke sentra ekonomi di Surabaya bisa ditingkatkan dengan dibangunnya jembatan ini.

Begitu juga kemudahan dan kecepatan akses antara Madura dan Surabaya harus dijadikan pendorong bagi kedua masyarakat tersebut untuk saling berhubungan demi kemajuan dan peningkatan ekonomi kedua belah pihak.

Hanya saja, pembangunan jembatan ini juga perlu disadari oleh masyarakat Madura akan sisi negatifnya. Terutama pengaruh budaya kota bagi nilai-nilai tradisional masyarakat Madura.

Masyarakat Madura adalah suku yang cukup unik di Indonesia. Suku ini sering disalahfahami sebagai suku yang keras. Simbol senjata khas celurit dan ‘carok’ (perkelahian massal menggunakan senjata tajam) seolah menjadi stereotype negative masyarakat suku ini.

Memangnya suku Madura sangat keras kalau membela kebenaran dan harga dirinya. Karenanya dalam masyarakat Madura dikenal dengan ungkapan Ango’an Poteya Tolang, Etembhang Poteya Mata (kematian lebih dikehendaki daripada harus hidup dengan menanggung perasaan malu). Artinya, demi harga diri mereka siap membela sampai darah penghabisan.

Dibalik sikapnya yang keras, masyarakat Madura juga terkenal sebagai masyarakat yang santun dan sangat hormat terhadap pendatang atau kelompok lain. Ungkapan oreng dadi taretan (orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa akan diperlakukan layaknya saudara sendiri) sebagai buktinya. Sayang, budaya santun, hormat dan menghargai orang lain sebagai karakteristik suku Madura ini kurang dikenal dibandingkan dengan budaya kerasnya.

Karenanya, terhubungnya jembatan antara Surabaya dan Madura ini diharapkan bisa meningkatkan saling memahami dan menghargai antara suku Madura yang mempunyai karakteristik unik dengan masyarakat lainnya di Surabaya.

Pemahaman antar etnik  memangnya sangat penting bagi keharmonisan bangsa yang multicultural seperti Indonesia.

Terhubungnya jembatan ini, berarti juga bahwa masyarakat Madura yang mempunyai karakteristik relegius (islami) dan memegang teguh nilai-nilai moral agama terhubung dengan pusat kapitalisme ekonomi (Surabaya) dengan berbagai karakteristik metropolis lainnya.

Sebagaimana pusat ekonomi kapitalis lainnya di kota-kota besar, tentunya pengaruh negative budaya konsumerisme sebuah kota besar akan lebih cepat mempengaruhi masyarakat Madura.

Begitu juga pergaulan metropolis anak-anak muda kota besar secara tidak langsung akan dengan lebih cepat dicontoh oleh anak-anak muda di  Madura.

Ini artinya, masyarakat Madura terutama para tokoh dan agamawan harus mempersiapkan diri membentengi generasi muda mereka agar mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dianut oleh suku ini.

Jangan sampai pembangunan jembatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan ekonomi masyarakat di pulau Madura justru merusak nilai-nilai budaya Madura yang religious islami itu.

Jika sisi positifnya lebih banyak tentunya pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura ini bisa dijadikan contoh untuk pembangunan serupa di tempat lain di Indonesia.

Bukan tidak mungkin pembangunan jembatan di Selat Sunda yang menghubungkan antara pulau Jawa dan Pulau Sumatera bisa dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia di masa hadapan. Artinya, presiden Yudhoyono bisa mempertimbangkan pembangunan jembatan baru yang tidak dikaitkan dengan kempen pilihan presiden di masa yang akan datang.